Thailand-Kamboja Damai? Malaysia Jadi Penengah Negosiasi Gencatan Senjata!

Para pemimpin Thailand dan Kamboja telah mencapai kesepakatan penting untuk bertemu dalam pembicaraan mediasi, sebuah langkah yang diharapkan dapat meredakan ketegangan dari konflik perbatasan yang sedang berlangsung. Dalam inisiatif diplomatik ini, Malaysia akan berperan sebagai penengah utama, menunjukkan kepercayaan kedua negara terhadap kapasitas mediasi Kuala Lumpur.

Pertemuan krusial ini dijadwalkan akan berlangsung pada pukul 15.00 waktu setempat, mempertemukan Pelaksana Tugas Perdana Menteri Thailand, Phumtham Wechatachai, dengan Perdana Menteri Kamboja, Hun Manet. Keduanya dikabarkan akan terlibat dalam dialog langsung untuk mencari solusi damai.

Menteri Luar Negeri Malaysia, Mohamad Hasan, pada Minggu (27/7), menggarisbawahi kepercayaan yang diberikan kepada negaranya. “Mereka sangat percaya pada Malaysia dan meminta saya menjadi mediator,” ungkap Mohamad Hasan, seperti dikutip dari Reuters.

Langkah menuju pembicaraan mediasi di Malaysia ini menyusul usulan gencatan senjata yang diajukan oleh Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, yang juga merupakan ketua ASEAN 2025. Dukungan untuk deeskalasi juga datang dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump, yang pada Sabtu (26/7) menyatakan bahwa Thailand dan Kamboja telah sepakat untuk bekerja sama dalam upaya gencatan senjata.

Baca juga:

• Trump Sebut Thailand dan Kamboja Sepakat Rundingkan Gencatan Senjata

Ketegangan antara Bangkok dan Phnom Penh memuncak pekan lalu, ketika kedua belah pihak saling menuduh sebagai pemicu permusuhan. Kementerian Pertahanan Kamboja melaporkan bahwa Thailand telah melancarkan serangan penembakan dan darat pada Minggu pagi di beberapa titik di sepanjang perbatasan. Sementara itu, militer Thailand menuduh Kamboja telah melepaskan tembakan ke beberapa area, bahkan mendekati permukiman warga sipil, memperkeruh situasi.

Perselisihan perbatasan darat antara Thailand dan Kamboja telah berlangsung selama beberapa dekade. Beberapa area menjadi titik sensitif utama dalam sengketa ini, termasuk kompleks kuil Ta Moan Thom dan Preah Vihear. Kuil Preah Vihear sendiri dianugerahkan kepada Kamboja oleh Mahkamah Internasional pada tahun 1962, namun situasi memburuk secara signifikan pada tahun 2008 saat Kamboja berupaya mendaftarkannya sebagai Situs Warisan Dunia UNESCO.

Menanggapi situasi yang berlarut-larut, Kamboja pada bulan Juni lalu menyatakan telah meminta Mahkamah Internasional untuk kembali menyelesaikan perselisihan dengan Thailand. Namun, Bangkok secara konsisten menolak mengakui yurisdiksi pengadilan tersebut, menegaskan preferensinya untuk pendekatan bilateral dalam penyelesaian konflik.