Strategi Jitu BI & Pemda Sumatra Gaet Investor: Apa Saja?

MNCDUIT.COM MEDAN – Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sumatra Utara (Sumut), sebagai Koordinator Wilayah BI Sumatra, gencar mendorong pemerintah daerah se-Sumatra untuk bersinergi lebih kuat. Tujuannya adalah meningkatkan daya tarik investasi di wilayah yang kaya potensi ini.

Dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Investasi Wilayah Sumatra yang berlangsung di Batam, Kepulauan Riau, beberapa waktu lalu, sebuah pesan penting mengemuka: Sumatra harus bertransformasi. Transformasi ini diperlukan untuk mengatasi berbagai hambatan investasi dengan menerapkan strategi Think Big, Start Small, Move Fast.

Kepala KPw BI Sumut, Rudy Brando Hutabarat, menegaskan bahwa investasi adalah kunci untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi Sumatra. Dalam Rakor tersebut, Rudy memperkenalkan konsep “BATAM” sebagai model untuk mempermudah akses dan tata kelola investasi, sehingga menarik minat para investor.

Baca Juga: Potensi Besar Ekspor Nila dari Sumatra Utara, Bidik Pasar AS hingga Eropa

“Konsep BATAM ini, dengan mempermudah akses dan tata kelola, diharapkan menjadi model kemudahan, kecepatan, dan kepastian perizinan yang dapat diadopsi di daerah lain,” ungkap Rudy dalam keterangan resminya, Kamis (20/11/2025).

Rakor Investasi Wilayah Sumatra 2025 ini diadakan sebagai upaya memperkuat sinergi untuk mempercepat investasi dan meningkatkan kinerja perekonomian di seluruh Sumatra.

Baca Juga: Pengangguran di Sumatra Barat Mayoritas Diploma-Sarjana, Kurang Lapangan Kerja?

Terdapat tiga sasaran utama yang ingin dicapai dalam Rakor ini. Pertama, mendorong percepatan penyusunan dan pembaruan rencana tata ruang wilayah/ rencana detail tata ruang (RTRW/RDTR) di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. Kedua, memperbaiki iklim usaha sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ketiga, menyusun roadmap penguatan iklim investasi daerah yang selaras dengan rencana pembangunan jangka menengah (RPJMN).

Rudy menekankan bahwa sinergi lintas lembaga menjadi fokus utama untuk mendukung promosi investasi terintegrasi di Sumatra. Dengan koordinasi yang baik, potensi investasi Sumatra dapat dipasarkan secara lebih efektif.

Baca Juga: Sumatranomics 2025 Bahas Strategi Integrasi Ekonomi Sumatra

Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Kepri, Luki Zaiman Prawira, sependapat bahwa penguatan koordinasi dan sinergi lintas lembaga adalah kunci untuk menarik investasi. Luki juga menyoroti pentingnya transformasi pelayanan perizinan. Kombinasi ketiganya, menurutnya, akan menjadi pendorong utama bagi pertumbuhan ekonomi.

“Kami juga berharap adanya forum konsultasi publik untuk penyusunan peraturan pelaksanaan, berkaitan dengan implementasi PP No.25/2025 dan No.28/2025,” ujar Luki, menekankan perlunya keterlibatan publik dalam proses regulasi.

Senada dengan itu, Deputi Kepala Perwakilan BI Sumut, Iman Gunadi, menyoroti pentingnya kepastian dan kemudahan perizinan investasi dalam mengembangkan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru. Kemudahan ini akan menjadi daya tarik utama bagi investor.

“Kepastian dan kemudahan perizinan akan mendukung pengembangan sumber pertumbuhan ekonomi baru, diantaranya sektor pariwisata terintegrasi sehingga memperkuat ekonomi lokal dan pemberdayaan UMKM,” jelas Iman.

Terkait tata ruang dan layanan investasi, Asisten Deputi Kemenko Infrastruktur, Djuang Fadjar Sodikin, menyoroti perlunya kepastian kebijakan. Kepastian ini akan memberikan jaminan legalitas dan meminimalkan risiko bagi para investor.

“Transformasi kebijakan tata ruang difokuskan pada pembaharuan rencana tata ruang wilayah/ rencana detail tata ruang (RTRW/RDTR) secara lebih adaptif, dengan dukungan digitalisasi untuk mempermudah akses informasi bagi calon investor,” kata Djuang, menjelaskan langkah-langkah konkret yang diambil.

Lebih jauh, Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya Kementerian Investasi/BKPM, Ariawan Cahyo Putro, menegaskan pentingnya pengaturan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang lengkap dan tepat. Hal ini penting dalam mengintegrasikan RDTR dengan sistem perizinan berusaha berbasis risiko yang terintegrasi secara elektronik di Indonesia, yaitu OSS-RBA. “Ini guna mendukung percepatan proses perizinan,” ujar Ariawan, menjelaskan manfaat praktis dari sistem ini.

Rakor Investasi Wilayah Sumatra 2025 ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan terkait, termasuk Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Kementerian Investasi/ BKPM, BP Batam, dan Pemerintah Provinsi se-Sumatra. Keterlibatan luas ini menunjukkan komitmen bersama untuk memajukan investasi di Sumatra.

Rakor ini menyerukan transformasi Sumatra dalam menyelesaikan hambatan investasi. Upaya ini dilakukan melalui penguatan kerja sama lintas daerah dan pengembangan aglomerasi industri yang dapat membuka lapangan kerja, yang pada akhirnya akan berdampak positif pada peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Sumatra.