Sri Mulyani Pastikan Independensi BI Meski Ada Burden Sharing

Awan Petot 3 September, 2025 9:53 pm . 3 min read

Img AA1LNs7E

MNCDUIT.COM, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memberikan jaminan atas independensi Bank Indonesia (BI) meskipun otoritas moneter tersebut kembali terlibat dalam skema burden sharing untuk membiayai program-program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Kerja sama ini, yang sebelumnya diterapkan selama pandemi COVID-19, kini difokuskan pada program-program strategis seperti pembangunan 3 Juta Rumah dan pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan (KopDes) Merah Putih.

Kesepakatan burden sharing antara BI dan Kemenkeu ini, menurut Sri Mulyani, memungkinkan pembiayaan program-program tersebut menjadi lebih murah, khususnya untuk Koperasi Desa Merah Putih. Ia menegaskan bahwa BI akan tetap menjaga independensi dan proporsionalitasnya dalam menjalankan peran untuk mendorong stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. “Tetap Bank Indonesia memiliki independensi,” jelasnya, menekankan pentingnya skema ini untuk program-program sosial dan perumahan.

Gubernur BI, Perry Warjiyo, menjelaskan lebih rinci mekanisme burden sharing dalam rapat bersama DPD RI. Untuk program perumahan rakyat, BI dan Kemenkeu akan berbagi beban bunga utang fiskal sebesar 2,9%, sementara untuk KopDes Merah Putih, beban bunga yang ditanggung bersama adalah 2,15%. Rumus perhitungannya didasarkan pada bunga Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun dikurangi hasil penempatan pemerintah di perbankan, dengan sisa beban dibagi dua. Perry menekankan sinergi antara otoritas fiskal dan moneter ini sebagai upaya menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Skema burden sharing bukanlah hal baru. Pada masa pandemi COVID-19, skema ini diterapkan melalui penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) dalam rangka Surat Keputusan Bersama (SKB) II dan SKB III. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2021, tercatat penerbitan SBN khusus untuk BI di pasar perdana. Dana dari penerbitan SBN ini digunakan untuk membiayai program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN). SKB II, berlaku pada 2020, menghasilkan penerbitan SBN sebesar Rp397,56 triliun untuk Public Goods. SKB III, untuk kontribusi di bidang kesehatan dan kemanusiaan, mencapai Rp215 triliun pada 2021 dan Rp224 triliun pada 2022. Jatuh tempo utang tersebut tersebar mulai 2025 (Rp100 triliun) hingga 2030 (Rp56 triliun).

Perbedaan utama burden sharing kali ini terletak pada fokus pembiayaan program-program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, berbeda dengan fokus penanganan pandemi sebelumnya. Terlepas dari skema burden sharing, pemerintah juga telah membeli SBN dari pasar sekunder sebesar Rp200 triliun, sejalan dengan kebijakan suku bunga rendah yang telah memangkas BI Rate hingga lima kali sejak September 2024, terakhir kali pada Agustus 2025 dengan penurunan 25 bps menjadi 5%. Pembelian SBN dari pasar sekunder ini, menurut Gubernur BI, konsisten dengan ekspansi kebijakan moneter dan penambahan likuiditas. Meskipun terdapat kekhawatiran mengenai independensi BI, pemerintah dan BI menegaskan komitmen untuk menjaga stabilitas ekonomi dan mempertahankan independensi Bank Indonesia.

Ringkasan

Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan independensi Bank Indonesia (BI) tetap terjaga meskipun kembali terjadi burden sharing untuk membiayai program prioritas pemerintah, seperti pembangunan 3 juta rumah dan pengembangan Koperasi Desa Merah Putih. Skema ini memungkinkan pembiayaan program-program tersebut lebih murah, dengan BI dan Kemenkeu berbagi beban bunga utang fiskal, masing-masing 2,9% untuk perumahan dan 2,15% untuk KopDes Merah Putih.

Skema burden sharing bukan hal baru, sebelumnya diterapkan selama pandemi COVID-19 melalui penerbitan SBN. Kali ini fokusnya bergeser pada program prioritas pemerintahan. Pemerintah juga membeli SBN dari pasar sekunder senilai Rp200 triliun, sebagai bagian dari kebijakan moneter untuk menjaga stabilitas ekonomi. Baik pemerintah maupun BI menegaskan komitmen untuk mempertahankan independensi BI.