RI Butuh Dana Iklim Rp 4.519 Triliun untuk Terapkan Ekonomi Karbon Multiskema

First Biennial Transparency Report (BTR) Indonesia memetakan kebutuhan dan dukungan untuk aksi iklim nasional mencapai US$ 282 miliar atau setara Rp 4.519 triliun. Dana ini mencakup aksi mitigasi dan adaptasi iklim untuk mencapai target Nationally Determined Contribution (NDC) hingga 2030.

Dalam dokumen Enhanced NDC Indonesia, target penurunan emisi gas rumah kaca 31,89% harus dilakukan mandiri dan 43,2% didukung dengan pembiayaan global. 

“Penerapan nilai ekonomi karbon multiskema merupakan salah satu langkah yang dikembangkan untuk optimalkan pendanaan iklim,” kata Deputi Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon Kementerian Lingkungan Hidup, Ary Sudijanto, dalam keterangan tertulis dikutip Kamis (9/10).

Dari total US$ 282 miliar, sebanyak US$ 281,18 miliar untuk aksi mitigasi dan US$ 816,52 juta untuk aksi adaptasi. Kebutuhan terbesar untuk sektor energi dengan total US$ 245,996 miliar. Disusul untuk sektor forestry and other land use (FOLU) US$ 21,62 miliar. 

Baca juga:

• Perpres 79 Terbit, DPRD Nilai Jakarta Butuh UU Kekhususan untuk Jadi Kota Global
• Kejagung Kembali Periksa Presdir Acer Indonesia di Kasus Korupsi Chromebook
• Kementan Bidik Hilirisasi Kelapa, Gambir dan Sawit, Siapkan Anggaran Rp 9,5 T

Kemudian, sebesar US$ 13 miliar untuk sektor limbah, US$ 504 juta untuk sektor pertanian, dan US$ 65 juta untuk sektor industrial processes and product use (IPPU).

Beberapa pendanaan telah diperoleh Indonesia, salah satunya Result-Based Payment pada skema REDD+ sektor FOLU sebesar US$ 103,8 juta dari Green Climate Fund. Lalu pendanaan senilai US$ 180 juta dari Forest Carbon Partnership Facility dan senilai US$ 216 juta Result-Based Contribution dari Pemerintah Norwegia.

Pemerintah juga tengah melakukan kerja sama bilateral dengan Jepang dan Norwegia untuk memperkuat pendanaan di sektor energi. Ini termasuk proyek Clean Development Mechanism yang kini diterapkan pada 14 proyek energi nasional.

“Mutual Recognition Agreement (MRA) dengan lima independent crediting scheme membuka peluang perdagangan karbon melalui 54 metodologi untuk pendekatan technology-based dan 58 metodologi untuk pendekatan nature-based,” tambah Ary.

Perdagangan karbon multiskema ini dinilai dapat membuka peluang sektor swasta untuk melakukan efisiensi dan mengadopsi teknologi rendah karbon. Masyarakat juga bisa berperan melalui proyek-proyek skala kecil.