Prabowo Turun Tangan: Terima Kritik! Aksi Protes Pemerintah Meluas

Di tengah gejolak unjuk rasa yang akhir-akhir ini diwarnai aksi pengrusakan dan penjarahan, Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah tegas dengan menginstruksikan seluruh kementerian dan lembaga (KL) untuk segera membuka ruang diskusi guna menampung beragam masukan publik. Arahan ini bertujuan meredakan ketegangan dan menciptakan saluran komunikasi yang efektif antara pemerintah dan masyarakat.

Penegasan ini disampaikan oleh Presiden Prabowo dalam sebuah konferensi pers penting bersama para petinggi partai politik di Istana Kepresidenan, Minggu (31/8). Beliau secara eksplisit menyatakan, “Kepada pemerintah, saya perintahkan semua kementerian dan lembaga untuk menerima utusan kelompok-kelompok yang ingin menyampaikan koreksi, kritik, maupun perbaikan terhadap jalannya negara dan pemerintahan.” Pernyataan ini menekankan komitmen pemerintah terhadap transparansi dan akuntabilitas.

Tidak hanya fokus pada masukan publik, Prabowo juga menyoroti pentingnya disiplin internal di kalangan legislatif. Beliau menegaskan bahwa setiap partai politik telah mengambil sanksi tegas terhadap anggota DPR yang dinilai melontarkan pernyataan keliru. Sejalan dengan itu, pimpinan DPR juga telah menyatakan komitmennya untuk mencabut sejumlah kebijakan yang menuai sorotan, termasuk peninjauan kembali besaran tunjangan anggota DPR serta penghapusan moratorium kunjungan ke luar negeri.

Sebagai upaya memperkuat jembatan komunikasi, Prabowo menambahkan bahwa DPR akan proaktif mengundang berbagai elemen masyarakat. Tokoh masyarakat, mahasiswa, dan perwakilan kelompok sipil akan diundang untuk berdialog langsung, memberikan mereka platform untuk secara bebas dan terbuka menyampaikan aspirasi mereka.

Di tengah dinamika tersebut, Presiden Prabowo juga tidak lupa mengimbau masyarakat untuk senantiasa menjaga kepercayaan terhadap pemerintah dan merawat persatuan nasional. Dengan nada optimis, beliau menyerukan, “Indonesia di ambang kebangkitan. Jangan sampai kita terus diadu domba. Mari kita jaga persatuan dengan semangat gotong royong.” Pesan ini menekankan urgensi kebersamaan dalam menghadapi tantangan.

Menindaklanjuti isu sanksi, Prabowo lebih lanjut mengungkapkan bahwa para Ketua Umum Partai Politik memang telah mengambil langkah-langkah tegas terhadap anggota DPR dari partai masing-masing. Penting untuk dicatat, langkah disipliner ini akan mulai berlaku efektif pada 1 September 2025, khususnya ditujukan bagi anggota yang terbukti menyampaikan pernyataan keliru.