Prabowo Luncurkan Insentif Perumahan Peserta BPJS Ketenagakerjaan Rp 150 Miliar

Presiden Prabowo Subianto meluncurkan program insentif Manfaat Layanan Tambahan (MLT) perumahan BPJS Ketenagakerjaan. Program senilai Rp 150 miliar ini berupa keringanan pembayaran bunga.

Insentif itu menyasar 1.050 unit kredit perumahan rakyat (KPR), kredit pemilikan apartemen (KPA), program uang muka perumahan (PUMP), dan program rumah pertama (PRP) sepanjang 2025.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan stimulus itu menetapkan batas maksimal bunga kredit perumahan BI-Rate +3% dari sebelumnya BI Rate +5%.

Fasilitas itu bisa dipakai pekerja untuk cicilan rumah maupun uang muka atau down payment (DP). Melalui ketentuan ini, selisih bunga ditanggung oleh BPJS Ketenegakerjaan.

Airlangga menambahkan, para pengembang perumahaan juga mendapat insentif bunga kredit menjadi BI-Rate +4% dari ketentuan sebelumnya yakni BI Rate +6%. Relaksasi aturan kredit juga dipercepat melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK agar para pekerja lebih mudah lolos proses kredit.

“Tahun ini ditargetkan sampai 1.050 unit, namun tahun depan akan ditingkatkan jumlahnya karena ini akan mendukung program Presiden untuk menyediakan tiga juta rumah,” kata Airlangga dalam konferensi pers di Istana Merdeka Jakarta pada Senin (15/9).

Airlangga menambahkan, realisasi stimulus penurunan bunga kredit itu diharapkan dapat membuat pengajuan pinjaman perumahan untuk pekerja peserta BPJS Ketenagakerjaan menjadi lebih kompetitif.

Ketua Umum Partai Golkar 2017 – 2024 itu mengatakan, sejauh ini ada sekitar 40 juta pekerja yang membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan. Dana yang terkumpul dari iuran ini dapat dikembalikan ke peserta dalam bentuk manfaat perumahan.

“Itu dikembalikan kepada mereka yang sudah bayar iuran. Nah itu kan bisa juga dibayar untuk DP pembelian perumahan,” ujar Airlangga setelah konferensi pers.

Ia berharap langkah pemerintah menurunkan bunga kredit bagi pekerja maupun pengembang, membuat program perumahan lebih diminati, terlebih karena adanya beragam dukungan skema pembiayaan seperti Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Kredit Usaha Rakyat (KUR) perumahan dan BPJS Ketenagakerjaan saat ini.