Prabowo Diusulkan Kuasai Saham BCA: Selamatkan Uang Negara?

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) secara tegas menyatakan dukungannya terhadap usulan publik agar Presiden terpilih Prabowo Subianto segera mengambil langkah konkret terkait penguasaan 51 persen saham Bank Central Asia (BCA). Ahmad Iman Syukri, Ketua Bidang Komunikasi dan Informasi Teknologi DPP PKB, menegaskan bahwa inisiatif ini sangat krusial demi penyelamatan aset negara.

Menurut Iman Syukri, desakan untuk mengambil alih 51 persen saham BCA ini didasari dugaan kuat adanya indikasi rekayasa dalam proses akuisisi di masa lalu. “Pengambilalihan ini harus segera direalisasikan untuk menyelamatkan uang negara. PKB memberikan dukungan penuh agar Presiden Prabowo mengambil alih 51 persen saham BCA guna mencegah bangsa ini terus-menerus dipermainkan dalam pusaran dugaan skandal,” tegasnya.

Lebih lanjut, Iman Syukri menjelaskan bahwa upaya pengambilalihan saham BCA ini tidak memerlukan alokasi dana tambahan atau suntikan modal baru dari pemerintah. Pasalnya, pemerintah secara fundamental sudah memiliki kepemilikan 51 persen saham BCA yang berasal dari megaproyek Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). “Pemerintah telah menyuntikkan dana ke BCA. Saham yang sejatinya adalah milik pemerintah inilah yang harus diambil kembali,” tambahnya.

AIA dan BCA Hadirkan Solusi Perencanaan Keuangan Jangka Panjang

Anggota Komisi XIII DPR RI periode 2024-2029 ini juga menyuarakan harapan agar pemerintah berani membuka tabir dugaan rekayasa dalam akuisisi 51 persen saham BCA tersebut. Iman Syukri meyakini, jika Presiden Prabowo serius menuntaskan permasalahan ini, persoalan keuangan negara yang saat ini menghadapi tantangan dapat terurai. “Memang diperlukan ide yang out of the box, dan saya yakin ide cemerlang seperti ini sudah dimiliki Presiden Prabowo,” ujarnya optimis.

Ia menekankan bahwa dana yang digunakan pemerintah untuk menyuntikkan BLBI pada dasarnya adalah dana rakyat. Oleh karena itu, jika penegakan hukum terhadap dugaan skandal BLBI–BCA ini tidak menunjukkan kemajuan signifikan, hal tersebut berpotensi merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah yang sedang berkuasa saat ini. “Kepercayaan publik adalah fondasi penting yang tidak boleh terkikis akibat kelambanan dalam mengungkap kebenaran,” pungkas Iman. (*/jpnn)

AIA & BCA Luncurkan HOKI, Proteksi Manfaat Dana Tahunan Hingga 99 Tahun

Prabowo: Ada Komisaris Rapat Sebulan Sekali, Tantiemnya Rp40 Miliar Setahun