
MNCDUIT.COM – Novel Baswedan, yang kini menjabat sebagai Wakil Kepala Satuan Tugas Khusus (Satgassus) Optimalisasi Penerimaan Negara Polri, menegaskan komitmen pihaknya untuk berkoordinasi erat dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Langkah strategis ini diambil dalam upaya serius mengoptimalkan penerimaan negara, menyusul penunjukannya dalam Satgassus yang dibentuk oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Mantan penyidik KPK ini menjelaskan bahwa kolaborasi dengan Kemenkeu sangat krusial. “Karena terkait dengan penerimaan negara, maka kami akan berdiskusi dan bekerja sama intensif dengan Kementerian Keuangan, khususnya Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea Cukai, dan Inspektorat Jenderal Kemenkeu, mengingat mereka adalah koordinator pengawasan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP),” ungkap Novel, Rabu (18/6).
Selain menggandeng Kemenkeu, Novel menambahkan bahwa Satgassus juga akan memperluas kerja sama dengan Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian/Lembaga lain. Fokus utama adalah pada kementerian atau lembaga yang memiliki potensi kontribusi penerimaan negara terbesar. Kerja sama ini didasari pada tujuan tunggal: mempercepat terwujudnya optimalisasi penerimaan negara.
Novel Baswedan berharap, sinergi yang terbangun melalui koordinasi lintas instansi ini akan membawa dampak signifikan pada perbaikan tata kelola penerimaan negara. Meskipun demikian, ia menekankan bahwa besaran target PNBP yang akan dicapai akan selalu disesuaikan dengan ketentuan dan target yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku koordinator pengawasan PNBP.
Pembentukan Satuan Tugas Khusus (Satgassus) Optimalisasi Penerimaan Negara ini merupakan inisiatif Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Satgassus ini memiliki fokus utama untuk mendampingi berbagai kementerian dan lembaga dalam upaya meningkatkan penerimaan negara dari beragam sektor. Tujuannya jelas, yakni demi mendukung keberlanjutan program pembangunan pemerintah.
Yudi Purnomo Harahap, salah satu anggota Satgassus Optimalisasi Penerimaan Negara, turut menjelaskan peran penting satuan tugas ini. Satgassus, yang dipimpin oleh Herry Muryanto sebagai Kepala dan Novel Baswedan sebagai Wakil Kepala, beranggotakan para mantan pegawai KPK yang dikenal ahli dalam penanganan kasus korupsi dan memiliki kapabilitas mumpuni dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Keahlian ini, yang sebelumnya terasah dalam Satgassus Pencegahan Korupsi, diharapkan menjadi kunci dalam mendukung optimalisasi penerimaan negara secara menyeluruh, demikian pungkas Yudi beberapa waktu lalu.
Dalam enam bulan terakhir, menurut keterangan Yudi Purnomo Harahap, Satgassus Optimalisasi Penerimaan Negara telah menjalin koordinasi intensif dengan berbagai kementerian. Di antaranya adalah Kementerian Keuangan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Khusus untuk KKP, Satgassus bahkan telah turun langsung ke lapangan, melakukan peninjauan di beberapa pelabuhan penting seperti di Jawa Timur (7-9 Mei 2025) dan Pelabuhan Benoa Bali (11-13 Juni 2025).
Upaya ini bertujuan untuk mengidentifikasi akar masalah dan kemudian merumuskan serta mengawal implementasi solusi konkret demi peningkatan PNBP, khususnya di sektor perikanan. Komitmen Satgassus adalah memastikan setiap potensi penerimaan negara dapat tergali dan termanfaatkan secara optimal.
Novel Baswedan, Wakil Kepala Satuan Tugas Khusus (Satgassus) Optimalisasi Penerimaan Negara Polri, menegaskan komitmen untuk berkoordinasi erat dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) demi mengoptimalkan penerimaan negara. Satgassus, yang dibentuk oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, akan bekerja sama intensif dengan Ditjen Pajak, Ditjen Bea Cukai, dan Inspektorat Jenderal Kemenkeu. Kerja sama juga diperluas dengan Itjen Kementerian/Lembaga lain yang memiliki potensi kontribusi penerimaan terbesar. Sinergi ini diharapkan memperbaiki tata kelola penerimaan negara, dengan target yang disesuaikan Kemenkeu sebagai koordinator pengawasan PNBP.
Satgassus ini dipimpin oleh Herry Muryanto dan beranggotakan mantan pegawai KPK yang ahli dalam tata kelola pemerintahan. Satuan tugas ini bertujuan mendampingi kementerian dan lembaga dalam upaya meningkatkan penerimaan negara demi mendukung program pembangunan. Dalam enam bulan terakhir, Satgassus telah berkoordinasi dengan Kemenkeu, Kemenhub, ESDM, dan KKP, bahkan melakukan peninjauan lapangan di beberapa pelabuhan untuk mengidentifikasi dan mengawal solusi peningkatan PNBP.