Moratorium PPKH Raja Ampat: Kemenhut Bekukan Izin Baru!

Dalam langkah proaktif yang menyoroti komitmen serius terhadap perlindungan lingkungan, Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni telah mengeluarkan arahan tegas untuk menghentikan penerbitan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) baru di wilayah konservasi tinggi Raja Ampat, Papua Barat Daya. Kebijakan krusial ini diambil sebagai respons atas meningkatnya kekhawatiran mengenai potensi degradasi lingkungan yang bisa mengancam kekayaan ekosistem unik di kawasan tersebut.

Menjelaskan lebih lanjut mengenai kebijakan ini, Direktur Jenderal Planologi Kehutanan, Ade Triaji Kusumah, menegaskan komitmen Kementerian Kehutanan. “Intinya yang baru kita hentikan, yang lama kita evaluasi dan awasi ketat,” ujarnya seperti dikutip Antara di Jakarta, Jumat (6/6). Arahan ini menjadi penanda jelas fokus pemerintah pada pelestarian kawasan yang memiliki nilai ekologis dan budaya tinggi.

Hingga saat ini, Kementerian Kehutanan mengonfirmasi bahwa terdapat dua PPKH yang telah diterbitkan di Raja Ampat, yakni pada tahun 2020 dan 2022. Kedua izin tersebut, sebagaimana dijelaskan Ade, didasarkan pada perizinan di sektor pertambangan, termasuk Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan persetujuan lingkungan yang berlaku pada saat itu.

Mengingat Raja Ampat dikenal luas sebagai ekosistem yang sangat kaya secara ekologis dan memiliki nilai budaya tinggi, Kementerian Kehutanan memprioritaskan perlindungan kawasan berkonservasi tinggi ini. Upaya ini bukan hanya sekadar tindakan sporadis, melainkan sejalan dengan komitmen kuat Indonesia dalam pelestarian keanekaragaman hayati dan penguatan peran fundamental masyarakat adat serta lokal sebagai penjaga hutan yang berkelanjutan.

Untuk memastikan implementasi kebijakan yang efektif, Kementerian Kehutanan berkomitmen untuk terus memperkuat koordinasi. “Kami juga akan terus memperkuat koordinasi dengan instansi terkait, pemerintah daerah, serta masyarakat sipil agar setiap bentuk pembangunan di Raja Ampat dapat berlangsung secara berkelanjutan dan tidak mengancam kelestarian lingkungan,” imbuh Ade, menekankan pentingnya sinergi lintas sektor demi masa depan Raja Ampat yang lestari.

Dalam perkembangan terkait yang menunjukkan keseriusan pemerintah, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia juga telah mengambil langkah tegas dengan menghentikan sementara operasional PT Gag Nikel dalam menambang nikel di kawasan Raja Ampat, Papua Barat. PT Gag Nikel sendiri merupakan anak perusahaan BUMN PT Antam Tbk, yang diketahui memiliki izin usaha pertambangan (IUP) di wilayah strategis tersebut.

Penghentian sementara ini diumumkan langsung oleh Menteri Bahlil dalam konferensi pers di Kementerian ESDM pada Kamis (5/6). “Kami sudah memutuskan lewat Dirjen Minerba untuk status IUP PT Gag sementara kami hentikan operasinya,” tegas Bahlil, menandakan kebijakan yang langsung berlaku efektif sejak pengumuman tersebut.

Artinya, PT Gag Nikel tidak diperkenankan untuk melakukan kegiatan produksi apapun hingga proses peninjauan dan verifikasi menyeluruh dari tim Kementerian ESDM selesai. “Mulai sejak saya berbicara, bukan seterusnya. Untuk sementara kegiatan produksinya disetop dulu sampai menunggu hasil peninjauan verifikasi dari tim saya,” jelas Bahlil, menekankan sifat sementara dari penghentian ini namun dengan tujuan yang jelas.

Lebih lanjut, Bahlil menyebut pihaknya akan segera menyampaikan temuan verifikasi apapun hasilnya kepada publik. Sebagai wujud komitmennya untuk memastikan kondisi lapangan, Menteri ESDM juga berencana mengunjungi Pulau Gag di Raja Ampat secara langsung, guna mendapatkan gambaran detail mengenai situasi di lokasi pertambangan tersebut.