MBG 2026: Rp 25 Triliun Per Bulan dari Badan Gizi!

Presiden Prabowo Subianto menunjukkan komitmen serius terhadap peningkatan gizi masyarakat dengan mengalokasikan anggaran fantastis sebesar Rp 335 triliun untuk program makan bergizi gratis (MBG) pada tahun 2026. Inisiatif besar ini, yang akan dieksekusi oleh Badan Gizi Nasional (BGN), menargetkan jangkauan ke 82,9 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia. Kepala BGN, Dadan Hindayana, dalam konferensi pers Nota Keuangan RAPBN 2026 di Gedung Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu, Jumat (15/8), menjelaskan bahwa program ini diproyeksikan menyerap anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) sekitar Rp 25 triliun setiap bulannya saat beroperasi penuh sepanjang tahun 2026.

Meski demikian, Dadan Hindayana mengakui bahwa target awal penerima manfaat MBG sebanyak 20 juta orang baru diharapkan tercapai pada Agustus 2025. Menyadari urgensi akselerasi, BGN menargetkan jumlah penerima manfaat dapat meroket hingga 82,9 juta jiwa pada akhir tahun ini. Ini merupakan langkah krusial untuk memastikan bahwa pada tahun 2026, program makan bergizi gratis dapat berjalan optimal dan menjangkau seluruh target penerima dengan dukungan anggaran penuh yang telah disiapkan.

MBG Baru Serap Anggaran Rp 10,3 Triliun

Pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar Rp 71 triliun untuk pelaksanaan program makan bergizi gratis pada tahun 2025. Kementerian Keuangan bahkan menyatakan kesiapan untuk menambah alokasi hingga Rp 100 triliun demi memastikan jangkauan optimal kepada 82,9 juta penerima manfaat.

Kendati demikian, Dadan Hindayana mengungkapkan bahwa serapan APBN untuk program MBG baru mencapai Rp 10,3 triliun hingga Agustus 2025. Angka ini, menurutnya, murni dialokasikan untuk intervensi pemenuhan gizi langsung.

Menyikapi rendahnya serapan anggaran dibandingkan alokasi yang tersedia, Dadan menjelaskan bahwa hal ini tidak selalu mengindikasikan masalah. Ia menegaskan bahwa tidak semua infrastruktur atau komponen program harus dibiayai sepenuhnya oleh APBN. Dalam konteks program MBG, Dadan mengungkapkan bahwa seluruh infrastruktur yang saat ini beroperasi justru dibiayai secara murni oleh berbagai mitra, menunjukkan kolaborasi lintas sektor yang kuat.

Badan Gizi Nasional (BGN) melaporkan kemajuan signifikan dalam pembangunan infrastruktur pendukung program. Per 15 Agustus 2025, tercatat sebanyak 5.885 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur pelayanan MBG telah beroperasi. Jaringan SPPG ini tersebar luas di 510 kabupaten dan 7.200 kecamatan, menunjukkan upaya masif dalam menjangkau daerah. Selain itu, sekitar 19 ribu SPPG lainnya sedang dalam proses menuju operasional dan tengah menjalani tahap verifikasi akhir. Dadan menekankan bahwa pembangunan SPPG yang telah beroperasi maupun yang hampir operasional ini sepenuhnya dibiayai oleh partisipasi masyarakat. Ia menambahkan, nilai kontribusi finansial dari masyarakat ini diperkirakan mencapai sekitar Rp 48 triliun, sebuah angka yang signifikan dan membuktikan dukungan luas di luar APBN.