Masih Dikaji, Kemenkeu Pastikan Popok hingga Tisu Basah Belum Kena Pungutan Cukai

MNCDUIT.COM , JAKARTA — Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan pengenaan cukai terhadap produk diapers atau popok, alat makan dan minum sekali pakai serta tisu basah masih dalam tahap kajian ilmiah.

Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai Kemenkeu, Nirwala Dwi Heryanto mengatakan bahwa pembahasan terkait dengan pengenaan cukai atas ketiga produk tersebut masih dalam tahap kajian ilmiah (policy review). 

“Karena saat ini masih dalam tahap kajian ilmiah, belum ada target penerimaan negara yang ditetapkan,” terang Nirwala melalui keterangan tertulis kepada Bisnis, Kamis (13/11/2025). 

: Hipmi Minta Single Profile Pajak hingga Bea Cukai Tak Bebani Pengusaha

Nirwala menjelaskan, kajian ilmiah yang dilakukan oleh Kemenkeu merupakan tindak lanjut program penanganan sampah laut yang diatur pada Peraturan Presiden (Perpres) No.83/2018. 

Kajian itu juga berdasarkan masukan DPR pada 2020 agar pembahasan cukai plastik tidak hanya mencakup kantong plastik saja, namun juga produk plastik sekali pakai. 

: : Terungkap! Ini Tujuan Purbaya Ingin Terapkan Single Profile Pajak hingga Bea Cukai

“Menindaklanjuti itu, tahun 2021 dilakukan kajian atas diapers, tisu basah, dan alat makan sekali pakai untuk memetakan opsi produk yang secara teoritis dapat memenuhi kriteria Barang Kena Cukai (BKC),” terang Nirwala. 

Pejabat eselon II Ditjen Bea Cukai itu lalu menerangkan, cukai adalah pajak objektif yang dikenakan pada barang yang memenuhi salah satu kriteria menurut ketentuan cukai seperti konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat/lingkungan, atau pemakaiannya layak dipungut negara demi keadilan dan keseimbangan.

Adapun pada dokumen Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.70/2025 tentang Renstra Kemenkeu 2025-2029, Kemenkeu mengungkap bahwa telah melakukan kajian untuk menggali potensi penerimaan melalui upaya perluasan basis pajak, kepabeanan dan cukai, serta pemetaan potensi PNBP.

Salah satunya dilaksanakan melalui penyusunan kajian potensi BKC berupa diapers dan alat makan dan minum sekali pakai, serta kajian ekstensifikasi cukai tisu basah dan perluasan basis penerimaan dengan usulan kenaikan batas atas Bea Keluar Kelapa Sawit.

Namun demikian, dalam catatan Bisnis, pemerintah dan DPR pada APBN 2026 juga belum memasukkan cukai terhadap popok, alat makan dan minum sekali pakai, serta tisu basah ke dalam asumsi penerimaan negara dari cukai. 

Produk yang sudah dimasukkan ke dalam asumsi penerimaan negara pada APBN tahun depan justru adalah minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK). Akan tetapi, pengenaan cukainya di lapangan belum terealisasi lantaran masih menunggu peraturan pelaksana dari undang-undang.