
JAKARTA (MNCDUIT.COM) – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bersiap menerbitkan surat utang internasional dalam denominasi dolar Australia, atau yang dikenal sebagai Kangaroo Bond, pada Agustus 2025. Sebagai persiapan, tiga lembaga pemeringkat global terkemuka telah memberikan penilaiannya.
Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu, Suminto, menjelaskan bahwa S&P, Moody’s, dan Fitch, sebagai tiga lembaga pemeringkat utama, secara rutin memberikan peringkat untuk setiap penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) valuta asing oleh pemerintah Indonesia, termasuk Kangaroo Bond.
“Ketiga lembaga tersebut telah menerbitkan peringkat untuk obligasi AUD maupun program AMTN [Australian Medium Term Note] Pemerintah Indonesia,” ungkapnya kepada Bisnis, Kamis (31/7/2025). Pernyataan ini menggarisbawahi kesiapan Indonesia dalam menarik minat investor global.
Penerbitan SBN valas ini menjadi bagian krusial dari strategi pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperkirakan mencapai Rp662 triliun tahun ini. Hingga paruh pertama 2025, pembiayaan telah terealisasi sebesar Rp283,6 triliun.
Dengan realisasi tersebut, masih tersedia ruang pembiayaan sebesar Rp378,4 triliun yang akan dipenuhi melalui penerbitan utang. Meskipun demikian, Suminto belum memberikan detail lebih lanjut mengenai besaran atau tingkat imbal hasil (yield) dari Kangaroo Bond yang akan diterbitkan.
Berdasarkan laporan resmi dari S&P, lembaga tersebut memberikan peringkat kredit BBB untuk Kangaroo Bond, mencerminkan keyakinan terhadap kemampuan Indonesia dalam memenuhi kewajibannya. Peringkat ini diberikan pada 28 Juli 2025, menandai langkah penting dalam penerbitan obligasi perdana dalam mata uang dolar Australia ini.
“S&P Global Ratings memberikan peringkat kredit jangka panjang untuk obligasi yang diusulkan Indonesia dalam denominasi dolar Australia,” demikian pernyataan resmi lembaga tersebut pada Rabu (30/7/2025).
Senada dengan S&P, Fitch Ratings juga memberikan peringkat ‘BBB’ untuk obligasi denominasi dolar Australia yang diusulkan oleh Indonesia (BBB/Stable), semakin memperkuat kepercayaan investor terhadap stabilitas ekonomi Indonesia.
Sementara itu, Moody’s memberikan peringkat (P)Baa2 untuk obligasi tanpa jaminan program Medium Term Note (MTN) baru milik pemerintah dalam denominasi dolar Australia. Peringkat yang sama juga diberikan untuk obligasi tanpa jaminan di bawah program tersebut.
Peringkat ini sejalan dengan peringkat issuer/penerbit jangka panjang Pemerintah Indonesia sebesar Baa2 dengan prospek stabil, yang menunjukkan pandangan positif terhadap kondisi keuangan negara.
Surat utang valas ini akan memiliki tenor 5 tahun dan 10 tahun. Dana yang diperoleh dari penjualan obligasi akan dialokasikan untuk anggaran umum dalam APBN, mendukung berbagai program pembangunan nasional.
Menurut syarat dan ketentuan yang berlaku, obligasi yang akan diterbitkan dalam program MTN denominasi dolar Australia pemerintah akan menjadi kewajiban langsung, tanpa syarat, dan tidak subordinat dari Pemerintah Indonesia sebagai penerbit.
Obligasi tersebut akan memiliki peringkat yang sama (pari passu) dengan semua utang eksternal senior tanpa jaminan saat ini maupun yang akan terbit di masa mendatang dari Pemerintah Indonesia, menjamin perlindungan bagi para investor.
Sebelumnya, rencana penerbitan Kangaroo Bond oleh pemerintah sebagai bagian dari pembiayaan APBN 2025 menghadapi tantangan terkait kesesuaian instrumen nondolar tersebut dalam portofolio manajer investasi lokal di Australia, terutama karena peringkat kredit Indonesia yang dinilai relatif rendah. Penerbitan Kangaroo Bond oleh Indonesia juga dianggap kurang familiar dibandingkan obligasi supranasional dari negara maju.
“Sejumlah dana mungkin tidak dapat menampung obligasi ini karena peringkat kredit Indonesia yang masih berada pada level investment grade rendah,” ungkap perusahaan manajer aset swasta Australia, Jamieson Coote Bonds, menyoroti potensi hambatan.
Menanggapi tantangan tersebut, pemerintah aktif melakukan sosialisasi kepada pihak Australia melalui serangkaian investor meeting di Canberra. Bahkan, Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono secara langsung melakukan kunjungan ke Australia.
Dalam keterangan resmi yang dirilis pada Rabu (30/7/2025), dua pertemuan penting telah dilaksanakan pada awal pekan ini, masing-masing dengan Australian Prudential Regulation Authority (APRA) dan Utusan Khusus PM Australia untuk Asia Tenggara, Nicholas Moore.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menekankan bahwa penerbitan Kangaroo Bond yang direncanakan pada Agustus 2025 masih menunggu hasil pertemuan dengan para investor di Australia.
Mengingat penerbitan Kangaroo Bond akan menjadi momen bersejarah bagi Indonesia, Sri Mulyani akan melakukan peninjauan secara cermat terhadap kondisi pasar.
“Kami nanti akan membuat keputusan mengenai penerbitan, apabila kondisi semuanya baik, kami berencana melakukan [penerbitan] pada Agustus [2025],” ujarnya dalam konferensi pers KSSK, Senin (28/7/2025), menegaskan pendekatan hati-hati pemerintah dalam mengambil keputusan.
Indonesia berencana menerbitkan Kangaroo Bond (obligasi dalam dolar Australia) pada Agustus 2025 untuk pembiayaan APBN. Tiga lembaga pemeringkat utama, S&P, Moody’s, dan Fitch, telah memberikan peringkat kredit untuk obligasi ini, menunjukkan kesiapan Indonesia menarik minat investor global. Peringkat yang diberikan mencerminkan kepercayaan terhadap kemampuan Indonesia memenuhi kewajiban utang, meskipun ada tantangan terkait peringkat kredit Indonesia yang masih di level investment grade rendah.
Dana yang diperoleh dari penjualan obligasi bertenor 5 dan 10 tahun ini akan digunakan untuk membiayai program pembangunan nasional. Pemerintah telah melakukan serangkaian pertemuan dengan investor dan regulator di Australia untuk memastikan keberhasilan penerbitan Kangaroo Bond, yang merupakan bagian penting dari strategi pembiayaan APBN 2025 yang ditargetkan mencapai Rp662 triliun. Keputusan akhir penerbitan akan mempertimbangkan kondisi pasar.