Kaleidoskop 2025: Semarak aksi perbankan, dari IPO hingga kehadiran bank syariah baru

MNCDUIT.COM , JAKARTA – Sepanjang 2025, industri perbankan nasional menunjukkan geliat penguatan yang kian nyata, ditopang oleh reformasi regulasi, konsolidasi struktural, serta masuknya modal dan pemain strategis baru. 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membuka tahun dengan merilis aturan perluasan kegiatan usaha perbankan, yang memberi ruang ekspansi lebih luas bagi bank umum, BPR, hingga perbankan syariah. 

Pada saat yang sama, arah kebijakan regulator juga makin tegas mendorong konsolidasi, tercermin dari rencana penghapusan kategori kelompok bank berdasarkan modal inti (KBMI) 1 serta proses penggabungan ratusan BPR dan BPRS untuk memperkuat permodalan dan daya tahan industri.

: Rangkuman Hasil RUPSLB Akhir Tahun Himbara, dari BBRI hingga BMRI

Dari sisi korporasi, 2025 diwarnai aksi korporasi dan restrukturisasi kepemilikan yang menegaskan kepercayaan investor terhadap sektor perbankan Indonesia. 

Sejumlah bank tercatat mencari investor strategis, sementara akuisisi dan penguatan kepemilikan asing terjadi di Bank Nobu dan Bank Maspion.

Pada level ekspansi bisnis, BSI mengantongi izin membuka cabang di Arab Saudi dan Bank Jakarta memperoleh restu untuk melantai di Bursa Efek Indonesia melalui IPO.

Momentum penguatan juga tercermin dari dukungan likuiditas pemerintah dan pendalaman pasar keuangan. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengguyur ratusan triliun rupiah dana ke bank-bank Himbara dan BPD untuk menjaga likuiditas, sementara pasar modal kedatangan emiten baru melalui IPO Superbank. 

: OJK Rilis Aturan Paylater, Atur soal Penyelenggara hingga Penagihan

Di segmen syariah, spin-off BTN Syariah melahirkan Bank Syariah Nasional (BSN) sebagai entitas baru, menegaskan pergeseran struktur industri menuju perbankan yang lebih kuat, efisien, dan berdaya saing. 

Seluruh rangkaian peristiwa ini menandai 2025 sebagai tahun penting dalam fase konsolidasi dan penguatan fondasi perbankan nasional. Berikut rangkumannya:

OJK Rilis Aturan Perluasan Kegiatan Usaha Perbankan

Mengawali 2025, OJK merilis Peraturan OJK (POJK) No. 26/2024 tentang Perluasan Kegiatan Usaha Perbankan yang berlaku efektif sejak 13 Desember 2024.

Secara umum, terdapat setidaknya 7 poin yang diatur dalam beleid ini. Pertama adalah penyesuaian cakupan perusahaan anak (investee) bank umum agar selaras dengan UU P2SK, kedua yaitu kegiatan penyertaan modal oleh Bank Perekonomian Rakyat (BPR) atau BPR Syariah (BPRS).

Poin ketiga mencakup pengalihan piutang oleh bank umum serta BPR/BPRS, keempat mengatur penjaminan oleh Bank Umum, sedangkan yang kelima ialah pemanfaatan tanda tangan elektronik (TTE) dan perjanjian elektronik oleh bank umum.

Lebih lanjut, poin keenam memuat ketentuan penyelenggaraan Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing (KUPVA) oleh bank, sementara poin terakhir berkaitan dengan produk perbankan syariah.

Kecuali ketentuan penyertaan modal BPR/BPRS yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025, POJK ini berlaku sejak tanggal diundangkan pada 13 Desember 2024.

BSI Kantongi Izin, Siap Beroperasi di Arab Saudi

PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS) mendapat restu sebagai salah satu bank asing yang akan beroperasi di Arab Saudi.

Melansir The Saudi Press Agency, pengesahan Bank Syariah Indonesia sebagai salah satu bank asing dilakukan oleh Putra Mahkota sekaligus Perdana Menteri Arab Saudi, Mohammed bin Salman Abdulaziz Al Saud, dalam sidang kabinet yang digelar di Jeddah pada Selasa (22/4/2025) waktu setempat.

Sidang kabinet tersebut menghasilkan 15 keputusan. Salah satunya adalah pemberian izin pembukaan cabang Bank Syariah Indonesia di Arab Saudi. 

“Keempat belas: Menyetujui perizinan Bank Syariah Indonesia untuk membuka cabang di Arab Saudi,” tulis The Saudi Press Agency, dikutip pada Jumat (25/4/2025).

Bank Jakarta dapat Restu Untuk IPO

PT Bank Pembangunan DKI Jakarta (Bank DKI) yang kini resmi berganti nama menjadi Bank Jakarta telah mendapat restu untuk menggelar Penawaran Umum Perdana Saham (Initial Public Offering/IPO) di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Restu tersebut ditetapkan dalam Rapat menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Bank DKI Tahun Buku 2024 pada Rabu (30/04/2025)

“RUPST memberikan kewenangan kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk segala penyesuaian dan persiapan yang diperlukan untuk melaksanakan IPO. Termasuk melakukan kajian secara komprehensif serta memperhatikan kondisi perekonomian domestik maupun global dan kondisi pasar saham di BEI,” ujar Direktur Utama Bank DKI, Agus H. Widodo dikutip dalam keterangan resmi, Rabu (30/4/2025).

Terpisah, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menargetkan Bank Jakarta dapat melaksanakan IPO dalam satu tahun ke depan. “Sebab, jika sudah go public, saya yakin pengawasnya adalah publik. Saya sudah berbicara dengan Pak Dirut Bank DKI, paling lama satu tahun ke depan sudah harus IPO. Saya yakin itu bisa tercapai,” katanya sebagaimana dilansir portal resmi DKI Jakarta, Sabtu (7/6/2025).

Sejumlah Bank Cari Investor Baru

Pada Mei 2025, sejumlah bank diberitakan tengah mencari investor, di antaranya Bank Muamalat, Bank Panin, hingga JTrust. Pemegang saham pengendali Bank Muamalat, yaitu Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) disebut dalam proses penjajakan dengan beberapa calon investor usai batal diakuisisi oleh Bank Tabungan Negara (BTN) pada tahun lalu.

Kemudian, sejumlah perbankan asing dikabarkan berminat membeli saham pengendali Bank Panin (PNBN) yang dimiliki oleh ANZ Australia dan keluarga Gunawan. Beberapa bank tersebut di antaranya DBS Group, CIMB Group, Maybank, MUFG, hingga Sumitomo Mitsui Banking Corp.

Sementara, JTrust diberitakan sedang berusaha memenuhi aturan saham free float sebesar 7,5% dengan melakukan negosiasi dengan investor baru.

Terkait dengan hal tersebut, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan pada prinsipnya regulator akan memberikan dukungan terhadap segala upaya penguatan permodalan perbankan.

“Termasuk dalam hal masuknya investor strategis baru apabila hal tersebut akan berdampak positif bagi kinerja Bank pada khususnya, serta turut mendukung perbankan nasional yang lebih sehat, efisien, lebih berdaya saing dan berkontribusi terhadap perekonomian nasional,” ujarnya dalam jawaban tertulis, Minggu (25/5/2025).

Hanwha Life jadi Pengendali Baru Bank Nobu

PT Bank Nationalnobu Tbk. (NOBU) atau Bank Nobu mengumumkan telah terjadi pengambilalihan saham oleh Hanwha Life Insurance Co., Ltd. (Hanwha Life), salah satu perusahaan asuransi jiwa terbesar di Korea Selatan.

“Pengambilalihan ini dilakukan melalui pembelian sebanyak 2,99 miliar saham, yang mewakili sekitar 40% dari modal ditempatkan dan disetor Bank Nobu,” tulis manajemen Bank Nobu dalam pengumuman yang diterbitkan surat kabar Harian Bisnis Indonesia, Selasa (1/7/2025). 

Saham tersebut dibeli dari tujuh pemegang saham sebelumnya, yakni PT Putera Mulia Indonesia, PT Prima Cakrawala Sentosa, PT Star Pacific Tbk, PT Inti Anugerah Pratama, PT Ciptadana Capital, PT Lenox Pasifik Investama Tbk, dan PT Multipolar Tbk.

Hanwha Life telah memperoleh seluruh persetujuan yang diperlukan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), antara lain melalui Surat OJK No. S-11/PB.02/2025 tanggal 24 Januari 2025, Surat OJK No. SR-107/PB.02/2025 tanggal 21 April 2025, serta Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK No. KEPR-29/D.03/2025 pada tanggal 21 April 2025 yang menyatakan Hanwha Life dan Seung Youn Kim telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan sebagai calon pemegang saham pengendali dan ultimate shareholder Bank Nobu.

Dengan diterimanya pemberitahuan perubahan data perseroan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI pada 30 Juni 2025, pengambilalihan ini dinyatakan telah efektif dan sah secara hukum.

BPR di Kepri Diakuisisi Investor Baru

Dalam catatan Bisnis, PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Kencana Graha bakal diambilalih untuk mendukung perekonomian daerah di Kepulauan Riau (Kepri). Pengumuman hasil pengambilalihan dijadwalkan berlangsung pada 5-30 Agustus 2025.

Terdapat lima nama yang akan mengambil alih yaitu Harry Sakti Saputra, Isno, Sudiman, Willim Martheus, dan Jalal. Sebelum dilakukan akuisisi saham BPR Kencana Graha, komposisi pemegang saham sebagai berikut, yaitu Darsono Liman (45%), Eddy Hussy (27%), Sarinandes Hussi (18%), dan Sri Redjeki Soedarsono (10).

Kemudian, usai pengambilalihan, maka pemegang saham menjadi Harry Sakti Saputra (25%), Isno (19%), Sudiman (19%), Willim Martheus (19), dan Jalal (18%).

Menkeu Purbaya Guyur Rp276 Triliun ke Himbara dan BPD

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa sejak September 2025 menempatkan kas pemerintah yang disimpan di Bank Indonesia (BI) ke bank umum. Langkah ini dilakukan untuk menjaga likuiditas dan mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Mulanya, pemerintah melakukan injeksi dana senilai Rp200 triliun kepada Bank Mandiri, BNI, BRI, BTN dan BSI. Kemudian per 10 November 2025, Kemenkeu disebut telah menginjeksi lagi Mandiri, BNI dan BRI masing-masing senilai Rp25 triliun. Kemudian, Bank Jakarta turut mendapatkan Rp1 triliun.

OJK Mau Hapus Kategori KBMI 1

Jelang akhir tahun, OJK mengumumkan rencananya untuk menghapus kategori KBMI 1. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menyampaikan langkah itu dilakukan untuk mendorong konsolidasi perbankan, baik melalui merger maupun akuisisi.

“Dalam jangka waktu yang mungkin tidak terlalu lama, saya akan menghapuskan KBMI 1. Jadi, yang ada cuma tiga [kelompok KBMI], enggak ada 4. Yang KBMI I itu berarti harus bergeser ke KBMI 2,” kata Dian dalam acara Indonesia Islamic Finance Summit 2025 di Surabaya pada Selasa (4/11/2025).

Pada kesempatan lain, Dian menuturkan bahwa konsolidasi diperlukan untuk meningkatkan daya dorong perbankan terhadap perekonomian nasional. 

Dia menyebut, Indonesia masih merupakan bank-driven economy. Itu artinya, pertumbuhan ekonomi sangat bergantung pada kemampuan perbankan menyalurkan kredit.

“Pertama memang ekonomi kita membutuhkan bank-bank yang besar. Ukuran itu menentukan segalanya, size does matter. Itu akan membuat efisiensi dan lain sebagainya kemudian juga akan mendorong tentu saja kredit dan lain sebagainya itu dilakukan,” tutur Dian saat ditemui di Jakarta, Senin (15/12/2025).

KBank Tambah Kepemilikan Saham di Bank Maspion (BMAS)

Kasikornbank (KBank) resmi meningkatkan kepemilikan sahamnya di PT Bank Maspion Indonesia Tbk. (BMAS) menjadi 89,48%, mempertegas komitmen KBank dalam memperluas jaringan bisnis regional sekaligus memperkuat posisinya sebagai salah satu bank pilihan di kawasan Asia Tenggara.

Menurut KBank, Indonesia merupakan pasar strategis di kawasan Asean. Dengan produk domestik bruto (PDB) lebih dari US$1,4 triliun dan populasi sekitar 285 juta jiwa lebih dari 70% di antaranya berusia produktif. Oleh karena itu, Indonesia dinilai memiliki fondasi ekonomi yang kuat.

“Peningkatan kepemilikan saham KBank di Bank Maspion menjadi 89,48% mencerminkan visi strategis KBank untuk memasuki pasar ekonomi dengan potensi tinggi,” ujar Direktur Utama Bank Maspion Indonesia Kasemsri Charoensiddhi.

Superbank Resmi IPO

PT Super Bank Indonesia Tbk. (SUPA) resmi mencatatkan saham perdananya di Bursa Efek Indonesia pada Rabu (17/12/2025). Langkah ini menandai kehadirannya sebagai emiten bank digital ketujuh yang tercatat di pasar modal Tanah Air melalui initial public offering (IPO).

Bank yang didukung ekosistem Grab, Emtek, Singtel, KakaoBank dan GXS ini menetapkan harga penawaran Rp635 per saham dan melepas 4,4 miliar saham baru atau 13% dari modal disetor penuh setelah IPO. 

Superbank berhasil menghimpun dana Rp2,79 triliun yang akan digunakan untuk mendukung ekspansi bisnis dan penguatan kapabilitas perbankan digital.

Sesuai prospektus, 70% dana hasil IPO akan digunakan untuk memperkuat penyaluran kredit kepada segmen underbanked baik ritel maupun UMKM. 

Sementara itu, 30% dialokasikan untuk belanja modal, termasuk pengembangan produk digital, infrastruktur TI, serta investasi di AI, data analytics, dan cybersecurity.

Proses Merger 226 BPR/BPRS jadi 79

Sebagai bagian dari penguatan struktur industri perbankan, OJK tengah melanjutkan agenda konsolidasi Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS).

Adapun, OJK saat ini tengah memproses penggabungan 226 BPR dan BPRS yang akan dikonsolidasikan menjadi 79 entitas BPR/S. Langkah itu merupakan kelanjutan dari program konsolidasi yang telah berjalan sejak beberapa tahun terakhir guna memperkuat permodalan, tata kelola, serta ketahanan industri BPR/S.

“Hingga posisi 10 Desember 2025, OJK telah menyelesaikan persetujuan penggabungan BPR dan BPRS dari 130 entitas menjadi 45 entitas. Selanjutnya, saat ini sedang dilakukan proses penggabungan terhadap 226 BPR/BPRS menjadi 79,” ujar Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae dalam jawaban tertulis, Jumat (19/12/2025).

Bank Syariah Nasional (BSN) Resmi Beroperasi Pasca Spin-Off dari BTN

PT Bank Syariah Nasional (BSN) resmi beroperasi pada Senin (22/12/2025) pasca spin-off dari PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. alias BBTN melalui persetujuan Rapat Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada November 2025.

Direktur Utama BSN Alex Sofjan Noor menyampaikan peresmian operasional ini menunjukkan perseroan telah berjalan sesuai peta jalan yang ditetapkan. Momentum tersebut sekaligus menjadi titik awal implementasi strategi bisnis yang lebih ekspansif dan adaptif guna mendorong pertumbuhan berkelanjutan.

“Dengan fundamental yang kami miliki serta peluang besar di ekosistem perbankan syariah, BSN optimistis dapat meningkatkan kinerja dan memantapkan posisi sebagai katalisator,” ujar Alex dalam keterangannya di Jakarta, Senin (22/12/2025)