IS2P Serukan Setop Eskalasi Konflik Demi Masa Depan Indonesia

The Indonesian Society of Sustainability Professionals (IS2P) menyampaikan keprihatinan mendalam atas meningkatnya konflik terbuka yang meluas di berbagai kota besar. IS2P menyerukan agar semua pihak menyetop eskalasi konflik demi menyelamatkan masa depan Indonesia.

IS2P menilai kemarahan publik yang dipicu ketidakadilan sosial-ekonomi, penyalahgunaan kewenangan, dan minimnya transparansi pemerintah dan legislatif telah mengubah demonstrasi damai menjadi konflik terbuka.

“Bentrokan fisik, perusakan fasilitas umum, hingga kehilangan nyawa menjadi tanda bahwa Indonesia berada di titik kritis. Jika tidak segera dipulihkan, dampaknya akan sangat merugikan bangsa dan tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia,” kata Satrio Dwi Prakoso, Ketua IS2P, dalam keterangan tertulis, Senin (1/9).

Eskalasi konflik akan semakin meningkatkan krisis kepercayaan publik terhadap negara, menimbulkan ketidakstabilan politik yang menghambat demokrasi, dan menggerus legitimasi lembaga negara. Kondisi ini berpotensi memicu fragmentasi sosial dan politik. Risiko intervensi asing dikhawatirkan meningkat seiring melemahnya posisi tawar Indonesia di kancah internasional.

Jika hal ini berlanjut, IS2P menilai reformasi birokrasi, perbaikan tata kelola, dan agenda pembangunan nasional akan terhambat. Karena itu, IS2P menyerukan enam poin bagi pemerintah, parlemen, dan aparat keamanan:

1. Menghentikan kekerasan dan provokasi

IS2P menyerukan agar aparat keamanan segera menghentikan segala bentuk kekerasan fisik yang melanggar hak asasi manusia dan melindungi warga negara yang menyampaikan pendapatnya. Tindakan represif dan provokatif hanya akan memperdalam krisis kepercayaan masyarakat terhadap negara.

2. Memperkuat komunikasi publik yang transparan

Pemerintah dan legislatif segera membuka komunikasi dua arah yang transparan terhadap aspirasi masyarakat

dalam pengambilan kebijakan.

3. Membuka ruang dialog inklusif

IS2P menyarankan agar pemerintah dan legislatif menyediakan ruang dialog yang partisipatif, inklusif, dan bebas dari intimidasi. Libatkan masyarakat secara setara agar solusi yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kepentingan bersama.

4. Menegakkan keadilan sosial dan hukum tanpa pandang bulu

Tegakkan hukum di atas prinsip kesetaraan, tanpa intervensi politik maupun kepentingan kelompok tertentu,

termasuk dalam insiden yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa dalam rangkaian demonstrasi di berbagai

kota.

5. Meningkatkan kinerja eksekutif, legislatif, dan yudikatif

Lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif harus bekerja secara efektif, transparan, dan berorientasi pada kepentingan rakyat. Ketiga pilar demokrasi sebagai penjaga keadilan dituntut memperkuat integritas dan akuntabilitas agar kepercayaan publik dapat dipulihkan.

6. Melindungi program keberlanjutan dan aksi iklim untuk generasi kini dan mendatang

“Menjaga komitmen terhadap keberlanjutan dan aksi iklim. Krisis lingkungan dan perubahan iklim adalah ancaman nyata yang tidak boleh diabaikan di tengah dinamika politik maupun sosial,” kata Satrio.

Lebih lanjut, IS2P menilai masa depan Indonesia membutuhkan kerja bersama, komitmen kolektif, dan prioritas pada keberlanjutan serta kesejahteraan rakyat. Saat ini, Indonesia berada di persimpangan sejarah: memilih perdamaian, keadilan, dan keberlanjutan, atau terjerumus dalam krisis berkepanjangan.

“Mari jaga rumah bersama ini. Mari pulihkan kepercayaan, bangun masa depan, dan pastikan Indonesia tetap adil, kokoh, dan lestari bagi semua,” ujar Satrio.