Indonesia Kejar OECD: Ratifikasi Konvensi Anti-Suap, Target 4 Tahun!

Langkah progresif Indonesia menuju keanggotaan penuh dalam Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) kian menunjukkan titik terang. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyatakan bahwa pemerintah telah secara resmi menyerahkan initial memorandum, sebuah syarat krusial dalam proses aksesi ke forum ekonomi terkemuka ini. Keberanian dan kecepatan Indonesia dalam langkah ini menjadikannya negara pertama di Asia Tenggara yang berhasil menyerahkan dokumen aksesi awal tersebut, menandai tonggak sejarah penting yang disampaikan langsung oleh Airlangga dalam konferensi pers dari Prancis pada Rabu (4/6).

Airlangga optimistis Indonesia dapat merampungkan proses keanggotaan dalam kurun waktu empat tahun. Saat ini, perjalanan menuju keanggotaan penuh telah memasuki tahun pertama. Dalam dua tahun mendatang, fokus utama pemerintah akan diarahkan pada technical review yang lebih mendalam, melibatkan koordinasi erat dengan berbagai kementerian dan lembaga terkait, untuk memastikan setiap aspek selaras dengan standar OECD.

Keyakinan Airlangga terhadap percepatan proses aksesi Indonesia bukan tanpa dasar. Ia memproyeksikan bahwa Indonesia akan jauh lebih cepat diterima dibandingkan beberapa negara lain, seperti Brasil yang telah menjalani proses aksesi selama lima tahun terakhir. Bahkan, ada negara yang memerlukan waktu hingga satu dekade untuk mendapatkan keanggotaan penuh, sehingga potensi kecepatan Indonesia menjadi sorotan utama dalam perjalanan menuju OECD.

Pasca penyerahan initial memorandum, tahap selanjutnya adalah pembentukan tim teknis khusus. Tim ini akan bertugas membahas dan menyelaraskan kebijakan-kebijakan lanjutan di berbagai kementerian dan lembaga. Isu-isu prioritas yang akan menjadi perhatian serius meliputi penanganan korupsi, fasilitasi perdagangan, peningkatan iklim investasi, serta komitmen terhadap isu-isu lingkungan berkelanjutan.

Percepatan aksesi Indonesia juga didukung oleh kenyataan bahwa sebagian besar kebijakan nasional, khususnya di sektor keuangan dan fiskal, dinilai sudah sangat selaras dengan kerangka kerja yang ditetapkan oleh OECD. Airlangga menyoroti bahwa Indonesia memiliki standar keuangan yang kuat, dengan 90% hasil tinjauan menunjukkan keselarasan yang signifikan, termasuk dalam kebijakan fiskal dan makroprudensial. Selain itu, pengalaman panjang Indonesia dalam bekerja sama dengan Jepang yang mengadopsi standar OECD turut menjadi modal berharga dalam proses ini.

Untuk mempercepat proses keanggotaan, Indonesia diwajibkan memenuhi sejumlah persyaratan penting. Salah satu di antaranya adalah komitmen kuat untuk meratifikasi Konvensi Anti-Suap yang berlaku secara global. Konvensi ini secara spesifik mengatur pencegahan dan penindakan korupsi oleh korporasi lintas batas negara. Airlangga mengungkapkan bahwa pemerintah telah meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mempersiapkan ratifikasi konvensi vital ini, dan KPK telah menyatakan kesiapannya untuk melaksanakannya. Penegasan Airlangga bahwa “Ini adalah salah satu syarat utama untuk keanggotaan OECD” menggarisbawahi urgensi komitmen ini.

Manfaat Berganda Indonesia Jadi Anggota OECD

Airlangga menegaskan bahwa keanggotaan penuh Indonesia di OECD akan membawa serangkaian manfaat berlipat ganda bagi kemajuan bangsa. Salah satu dampak paling signifikan adalah transformasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Dengan menjadi bagian dari OECD, UMKM Indonesia akan didorong untuk beralih dari sektor informal menuju formal, membuka akses yang lebih luas terhadap pembiayaan, pelatihan, dan pasar yang lebih besar, baik di dalam maupun luar negeri.

Di sektor pendidikan, keanggotaan OECD akan mengimplikasikan penerapan standar keilmuan yang seragam untuk siswa Sekolah Menengah Atas (SMA), menyelaraskan kurikulum dan kualitas pendidikan Indonesia dengan negara-negara maju. Dalam bidang kesehatan, pemerintah akan dapat merancang dan mengimplementasikan kebijakan yang lebih tangguh, berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, serta memastikan layanan kesehatan universal bagi seluruh warga negara. Lebih jauh lagi, upaya bersama untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas suap akan semakin diperkuat, seiring dengan ratifikasi konvensi anti-suap yang telah diuraikan sebelumnya.

Selain itu, keanggotaan ini juga akan memacu peningkatan signifikan dalam adopsi digitalisasi dan pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) di berbagai sektor. Aspek lain yang tak kalah penting adalah kemudahan berusaha; Indonesia akan diuntungkan dengan penerapan standar Doing Business yang secara berkala dirilis oleh OECD, menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif. Airlangga menekankan bahwa sebagai salah satu negara Global South, Indonesia akan memainkan peran krusial dalam membentuk kebijakan yang mewakili kepentingan negara-negara selatan, sekaligus terus berupaya melakukan perbaikan terhadap standar kebijakan global, menegaskan posisi Indonesia sebagai kekuatan yang diperhitungkan di kancah internasional.