Hampir Dua Tahun Rilis, Bursa Karbon Masih Sepi

MNCDUIT.COM – JAKARTA. Menjelang dua tahun sejak resmi dirilis, transaksi di bursa karbon masih tampak sepi. Meskipun begitu, optimisme untuk meningkatkan proyek dan transaksi perdagangan masih terjaga.

Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat total nilai perdagangan karbon mencapai Rp 24,74 miliar atau sebesar 696.763 tCO2e sepanjang 1 Januari hingga 22 Agustus 2025. Raihan itu tercatat tumbuh sebesar 483% jika dibandingkan periode yang sama tahun 2024 yang sebesar Rp 6,14 miliar atau 119.463 tCO2e.

Frekuensi perdagangan juga meningkat sebesar 158% menjadi 129 kali dari 50 kali pada periode yang sama tahun 2024.

Sepanjang tahun 2025, terdapat penambahan jumlah proyek sebanyak 5 proyek, sehingga jumlah proyek meningkat dari 3 menjadi 8 proyek. Penambahan jumlah proyek meningkatkan jumlah Sertifikat Pengurangan Emisi (SPE) yang diperdagangkan sebesar 73% jika dibandingkan dengan tahun 2024.

Perdagangan Sepi Ditinggal Pembeli Hingga Persiapan IDXCarbon ke Sektor Kehutanan

Proyek-proyek itu mayoritas datang dari kegiatan energi anak usaha PT PLN. Sisanya, ada satu proyek dari PTPN IV.

Yaitu, dua proyek pembangkit listrik tenaga gas uap (PLTGU) dari PLN Indonesia Power, satu proyek PLTGU dan satu proyek pembangkit listrik tenaga mesin gas (PLTMG) dari PLN Nusantara Power, serta satu proyek pemanfaatan limbah pabrik kelapa sawit (POME) untuk biogas co-firing milik PTPN IV.

Selain itu, terdapat peningkatan penggunaan karbon kredit sebagai offset emisi (retirement) sebanyak 34% atau sebesar 554.076 tCO2e hingga 22 Agustus 2025, dibandingkan dengan 2024 sebesar 413.287 tCOe2.

Sejak awal 2025, ada penambahan sebanyak 20 pengguna jasa bursa karbon baru hingga 22 Agustus 2025. Sehingga, jumlah pengguna jasa di bursa karbon secara total telah mencapai 119 entitas.

Di tahun 2025, Bursa pun menargetkan pengguna jasa bisa bertambah lagi 50 entitas menjadi 149 entitas.

Direktur Pengembangan BEI Jeffrey Hendrik mengatakan, membangun kesadaran dan keikutsertaan di bursa karbon memang merupakan tantangan besar. Apalagi, bursa karbon termasuk secondary market yang sifatnya sukarela.

Ada kecenderungan perusahaan akan berhenti di primary market saja dan cukup memiliki Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (SRN PPI) dari Kementerian Lingkungan Hidup.

Kepala Riset Praus Capital Marolop Alfred Nainggolan melihat, Indonesia merupakan negara yang punya potensi suplai carbon offset yang sangat besar, mengingat luas hutan tropis, mangrove, gambut, dan proyek energi terbarukan.

Namun, permasalahan terbesar likuiditas bursa karbon adalah permintaan yang masih sangat rendah. Sebab, IDXCarbon merupakan pasar secondary yang sangat bergantung kepada kesadaran.

“Artinya, permintaannya bersifat opsional dan sukarela. Ini yang yang menjadi penyebabnya (nilai transaksi sepi),” ujarnya kepada Kontan, Sabtu (30/8).

Entrev Optimistis Emisi Karbon Berkurang Signifikan Karena Hal Ini

Peluang dan Tantangan

Meskipun tampak sepi, Jeffrey bilang, transaksi di IDX Carbon lebih tinggi daripada perdagangan karbon di negara lain.

Misalnya, transaksi perdagangan karbon di Bursa Carbon Malaysia secara YTD sebanyak 21.586 tCO2e, atau sebesar 3,1% dibandingkan dengan IDXCarbon.

Sedangkan, di Jepang perdagangan karbon sebesar 239.674 tCO2e, atau sebesar 34,4% jika dibandingkan dengan IDXCarbon.

BEI pun akan kembali meluncurkan batch kedua untuk net zero incubator di semester II 2025. Tujuannya untuk memberikan pelatihan dan informasi kepada perusahaan agar bisa menghitung emisi operasional mereka dan kemudian melakukan carbon offset.

“Ini best effort untuk terus mendorong agar bursa karbon aktif, termasuk yang paling penting adalah membangun awareness di ekosistem di pasar modal,” ujarnya saat ditemui di Gedung BEI Jakarta, Jumat (22/8).

Bursa juga berupaya meningkatkan perdagangan dengan menjalin kerjasama dengan negara lain lewat bursa karbon internasional yang rilis pada awal tahun 2025.

Perjanjian bilateral juga dilakukan BEI untuk meramaikan bursa karbon. Misalnya, Indonesia masih dalam proses diskusi dengan Singapura untuk perjanjian kerja sama. Sehingga, belum ada pengaturan lanjutan untuk memastikan karbon kredit Indonesia dapat digunakan dalam skema pajak karbon Singapura.

Pemerintah Indonesia juga telah memiliki MRA dengan skema JCM (Joint Crediting Mechanism) milik pemerintah Jepang sejak 28 Oktober 2024. Namun, sampai saat ini belum terdapat JCM credits yang diterbitkan oleh SRN-PPI.

“Kami belum tahu juga, tunggu saja. Bisa ditanyakan juga ke Kementerian Lingkungan Hidup,” katanya.

Alfred melihat, permasalahan permintaan di bursa karbon sebenarnya ada di ranah pemerintah. Sementara, BEI berperan dalam pengembangan infrastruktur perdagangannya.

“Pengembangan ini akan mubazir dan tidak efektif jika hal mendasarnya belum tersentuh,” katanya.

Implementasi Pajak Karbon, Kemenkeu Tunggu Kondisi Perekonomian Indonesia

Selain itu, ada penilaian bahwa proyek dominan di bursa karbon dari sektor energi fosil yang menawarkan efisiensi teknologi untuk pengurangan emisi, sehingga tidak sepenuhnya bersih dan hijau.

Bursa pun menunggu diversifikasi suplai dari SRN PPI untuk proyek sektor di luar energi, terutama dari sektor forest and other land uses (FOLU). “Butuh kolaborasi. Ini kami dorong supaya di SRN PPN bisa masuk dari sektor kehutanan,” kata Jeffrey.

Head of Research & Chief Economist Mirae Asset, Rully Arya Wisnubroto, melihat bahwa perkembangan IDXCarbon cukup lambat dengan proyek yang masih terbatas dan belum sepenuhnya hijau.

“Selain itu, proses pencatatan unit karbon dan kualitas proyek yang eligible di bursa masih belum inklusif, serta banyak emiten atau proyek emiten yang belum mampu memenuhi persyaratan administratif maupun teknis,” ujarnya kepada Kontan, Sabtu (30/8).

Menurut Rully, keikutsertaan emiten di IDXCarbon umumnya memberi sentimen positif pada minat investor terhadap saham emiten yang bersangkutan, terutama bagi emiten yang proaktif terhadap isu lingkungan atau bergerak di sektor ramah lingkungan

Sebaliknya, Pengamat pasar modal sekaligus Direktur Avere Investama, Teguh Hidayat melihat, tidak ada korelasi antara minat investor bursa dengan keikutsertaan emiten di bursa karbon.

“Nilai transaksi bursa karbon sangat kecil dan tidak menjadi pertimbangan investor untuk jual beli saham sektor energi baru terbarukan (EBT) di bursa,” ujarnya, Sabtu.