Golkar Kritik Rencana Tarik Dolar WNI di Luar Negeri, Ada Apa?

MNCDUIT.COM, JAKARTA — Wacana pemerintah untuk mendorong repatriasi dolar milik Warga Negara Indonesia (WNI) yang tersimpan di luar negeri menuai kritik dan pertanyaan serius. Anggota Komisi XI DPR dari Partai Golkar, Galih Dimuntur Kartasasmita, secara lugas mempertanyakan kesiapan serta koordinasi antarlembaga terkait rencana strategis ini.

Dalam rapat kerja dengan Bank Indonesia (BI) pada Senin, 22 September 2025, Galih mencecar bank sentral mengenai keterlibatannya dalam pembahasan insentif repatriasi dolar. “Apakah itu sudah ada koordinasi, pembicaraan, diajak ngomong, atau WA-an lah gitu dengan BI? Karena itu perlu skema, enggak bisa sembarang saya mau bawa duit dolar orang ke sini, pasti ada skemanya. Bank Indonesia diajak ngomong,” tegas putra politisi senior Partai Golkar Ginandjar Kartasasmita itu kepada enam anggota Dewan Gubernur BI, termasuk Gubernur BI Perry Warjiyo, di ruang rapat Komisi XI.

Rencana pemerintah untuk menarik kembali dolar WNI dari luar negeri ini, yang disebutkan masih dalam tahap awal penggodokan, pertama kali diungkap oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa usai rapat dengan Presiden Prabowo Subianto pada Jumat, 19 September 2025. Mengingat BI dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) merupakan anggota integral dari Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), pertanyaan Galih mengenai koordinasi ini menjadi sangat krusial.

Namun, respons dari BI terhadap pertanyaan Galih cenderung ambigu dan tidak spesifik. Bank sentral tidak memberikan tanggapan jelas, bahkan hingga kesimpulan rapat. Usai sesi tersebut, Gubernur BI Perry Warjiyo memilih untuk tidak merespons pertanyaan wartawan yang telah menunggunya di depan ruang Komisi XI. Senada dengan itu, Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti pun enggan menjawab, akhirnya mendelegasikan Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso untuk berbicara dengan media.

Kendati demikian, pertanyaan terkait rencana repatriasi dolar WNI oleh pemerintah itu juga masih belum direspons secara gamblang oleh pihak bank sentral. Ramdan hanya memberikan respons umum yang menekankan sinergi BI dengan pemerintah. “Secara kesimpulan itu Bapak Gubernur berkali-kali menjelaskan bahwa Bank Indonesia akan siap bersinergi dengan pemerintah, dengan semua pihak,” ujar Ramdan, tanpa merinci skema repatriasi yang menjadi inti pertanyaan.

Di sisi lain, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa pemerintah tengah memikirkan cara untuk mendorong repatriasi dolar yang akan berbasis mekanisme pasar, bukan paksaan. Ia mengisyaratkan bahwa skema konkretnya masih digodok secara mendalam oleh pihak Istana Kepresidenan. “Nanti kalau sudah clear baru dikasih tahu kan. Di Istana yang mikirin,” terang Purbaya kepada wartawan pada konferensi pers APBN KiTa di kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Senin, 22 September 2025.

Purbaya menyoroti fenomena banyak Warga Negara Indonesia yang memilih menempatkan dolar Amerika Serikat (AS) miliknya di Singapura, seringkali karena mendapatkan keuntungan tertentu. Pria yang belum genap sebulan menjabat Menkeu itu mengungkap fakta menarik, bahwa terdapat ratusan juta dolar AS yang berpindah ke Singapura atau negara lain setiap bulannya, mengindikasikan potensi besar dana yang bisa ditarik kembali ke dalam negeri.

Oleh karena itu, Kementerian Keuangan (Kemenkeu), sebagai salah satu bagian dari Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), akan mendengarkan masukan dari Istana. Pemerintah kini sedang menghitung potensi risiko yang mungkin terjadi jika kebijakan repatriasi dolar ini diimplementasikan. “Kita akan menghilangkan keuntungan itu biar enggak ada lagi orang mempunyai insentif, mempunyai niat untuk naruh di sana. Kira-kira gitu,” ungkap Purbaya, menegaskan tujuan pemerintah untuk menciptakan daya tarik investasi di dalam negeri.

Purbaya, yang telah memiliki pengalaman di Kantor Staf Kepresidenan hingga Kemenko Kemaritiman dan Investasi, menyatakan optimisme bahwa keinginan untuk menarik dolar WNI di luar negeri ini dapat direalisasikan. “Nanti kita lihat seperti apa. Ini masih kita hitung juga ada risikonya apa enggak. Tapi kelihatannya sih bisa jalan,” pungkasnya. Rencana ambisius ini pertama kali disampaikan Purbaya setelah menghadiri rapat terbatas (ratas) bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Jumat, 19 September 2025.