Gawat! 38 Pesawat RI Ditarik Airbus, Jadwal Penerbangan Kacau?

Produsen pesawat terbang raksasa, Airbus, baru-baru ini melakukan penarikan kembali (recall) terhadap sekitar 6.000 pesawat A320 di seluruh dunia. Langkah ini diambil untuk memperbaiki perangkat lunak pada pesawat tersebut. Imbas dari penarikan ini juga dirasakan di Indonesia, dengan 38 pesawat milik enam maskapai penerbangan terkemuka berpotensi terdampak. Situasi ini menimbulkan kekhawatiran akan gangguan jadwal penerbangan, bahkan pembatalan, terutama menjelang periode libur akhir tahun yang padat.

Penarikan ribuan pesawat ini berpotensi menyebabkan kekacauan lalu lintas udara, khususnya di masa-masa puncak seperti libur Thanksgiving dan Natal, ketika volume perjalanan udara meningkat signifikan. Reuters melaporkan bahwa pesawat yang ditarik dapat kembali beroperasi setelah pembaruan perangkat lunak selesai dilakukan. Namun, proses perbaikan ini diperkirakan akan memakan waktu dan berpotensi mengakibatkan penundaan atau pembatalan penerbangan.

Brendan Sobie, seorang analis penerbangan yang berbasis di Asia, menilai bahwa pembaruan perangkat lunak ini “tidak separah yang dibayangkan.” Meski demikian, ia mengakui bahwa situasi ini dapat “menimbulkan masalah operasional jangka pendek.”

Menyadari dampak yang mungkin timbul, CEO Airbus, Guillaume Faury, menyampaikan permintaan maaf kepada maskapai dan penumpang. Model pesawat A320 sendiri merupakan salah satu produk terlaris di industri penerbangan, bahkan melampaui popularitas Boeing 737.

“Saya ingin menyampaikan permintaan maaf yang tulus kepada pelanggan maskapai dan penumpang yang terdampak oleh situasi ini,” tulis Faury melalui akun LinkedIn pribadinya.

Penarikan ini terjadi setelah insiden hilangnya ketinggian secara tiba-tiba yang dialami oleh penerbangan JetBlue rute Cancun (Meksiko) menuju Newark (New Jersey) pada 30 Oktober lalu. Insiden tersebut menyebabkan 10 penumpang mengalami luka-luka dan saat ini sedang diselidiki oleh badan investigasi kecelakaan udara BEA Prancis.

38 Pesawat Maskapai RI Terdampak

Di Indonesia, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (Ditjen Hubud) Kementerian Perhubungan telah mengeluarkan instruksi kepada seluruh operator penerbangan untuk memastikan bahwa komputer Aileron Elevator (ELAC) pada pesawat yang mereka operasikan dalam kondisi “layak pakai” sebelum penerbangan dilakukan. Instruksi ini didasarkan pada pesan yang dikeluarkan Airbus pada 28 November 2025 kepada seluruh operator pesawat A320.

“Kondisi ini diperkirakan akan menyebabkan gangguan penerbangan, mengingat banyaknya pesawat A320 yang beroperasi di Indonesia, serta armada sejenis di seluruh dunia,” jelas Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Lukman F. Laisa, dalam keterangan resmi.

Ditjen Hubud telah berkoordinasi dengan enam maskapai penerbangan di Indonesia yang mengoperasikan pesawat A320, yaitu Batik Air, Super Air Jet, Citilink Indonesia, Indonesia Airasia, Pelita Air, dan Transnusa. Total terdapat 207 pesawat A320 yang dimiliki oleh maskapai-maskapai tersebut, dengan 143 di antaranya aktif beroperasi. Dari jumlah tersebut, 38 pesawat (sekitar 26% dari total pesawat yang beroperasi) teridentifikasi terdampak oleh perintah kelaikudaraan ini.

Saat ini, pihak maskapai tengah berupaya melakukan perbaikan pada pesawat-pesawat yang terdampak guna memenuhi persyaratan kelaikudaraan. Mereka juga tengah menyusun langkah-langkah mitigasi untuk meminimalkan potensi penundaan atau pembatalan penerbangan. Proses perbaikan diperkirakan akan memakan waktu antara 3 hingga 5 hari sejak informasi ini diterbitkan.

“Kami mengimbau kepada masyarakat yang telah memiliki tiket penerbangan pada tanggal 30 November hingga 4 Desember 2025 untuk segera melakukan konfirmasi jadwal keberangkatan kepada masing-masing maskapai,” imbau Lukman.

Lebih lanjut, Lukman juga menekankan pentingnya bagi seluruh pengelola bandar udara dan maskapai penerbangan untuk melakukan penyesuaian operasional secara cermat apabila terjadi penundaan (delay) dan pembatalan (cancel) penerbangan. Keselamatan penerbangan harus tetap menjadi prioritas utama, dan seluruh prosedur mitigasi risiko harus dijalankan secara konsisten.