DPR Nilai Langkah Buyback Saham Bank Himbara Wajar, Nasabah dan Ivenstor Tidak Perlu Resah

MNCDUIT.COM – Langkah pembelian kembali saham atau buyback yang dilakukan oleh sejumlah bank milik negara (Himbara) seperti PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI), dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) mendapat dukungan dari DPR RI.

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Fauzi H. Amro, menilai aksi buyback tersebut merupakan langkah korporasi yang wajar dan terukur. Ia menyebut keputusan itu justru mencerminkan kepercayaan diri manajemen terhadap fundamental perbankan nasional yang masih solid.

“Dari sisi DPR, kami memandang positif langkah tersebut, karena buyback bisa membantu meredam volatilitas pasar yang sempat muncul belakangan ini dan memberi sinyal kuat bahwa bank-bank Himbara memiliki likuiditas yang sangat memadai. Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan oleh nasabah maupun investor,” ujar Fauzi di Jakarta baru-baru ini.

Menurut Fauzi, aksi buyback umumnya dilakukan ketika valuasi saham dinilai berada di bawah nilai intrinsiknya. Artinya, bank-bank pelat merah melihat saham mereka undervalued dan berpotensi menguat dalam jangka menengah hingga panjang.

GAPKI dan BPDP Gelar Hackathon Sawit 2025, Dorong Transformasi Digital Sawit Nasional

Fauzi menambahkan, buyback juga merupakan strategi yang memperkuat kepercayaan publik terhadap kinerja perbankan. Tindakan itu menunjukkan bahwa manajemen tidak hanya berjanji menjaga performa, tetapi juga berani menanggung risiko demi melindungi nilai saham dan kepercayaan investor.

“Kepercayaan nasabah sebenarnya lebih ditentukan oleh kesehatan bank, kecukupan modal, manajemen risiko, serta kemampuan bank menjaga stabilitas layanan. Semua indikator itu sudah terpenuhi oleh Himbara. Jadi buyback tersebut hanya mempertegas bahwa perbankan kita dalam kondisi sehat,” jelasnya.

Meski demikian, Fauzi tak menampik bahwa beberapa waktu terakhir muncul sentimen negatif di pasar, salah satunya terkait dinamika kebijakan pemerintah, termasuk keterlambatan penyaluran dana Koperasi Merah Putih. Namun, ia menilai persepsi itu tidak tepat jika dikaitkan dengan kondisi perbankan BUMN.

“Perbankan BUMN adalah salah satu pilar terbesar perekonomian nasional, jadi sikap hati-hati dalam menjaga kepercayaan publik merupakan keniscayaan,” kata Fauzi.

Menurutnya, kebijakan pemerintah tetap bertujuan memperkuat industri keuangan nasional. Ia menegaskan perlunya komunikasi publik yang baik agar persepsi keliru di masyarakat tidak terus berkembang.

“Kalau ada persepsi yang keliru di publik, harus kita luruskan bersama. Intinya, Komisi XI menghargai langkah manajemen Himbara yang proaktif. Aksi buyback ini bagian dari tata kelola korporasi yang baik untuk menstabilkan harga saham, meredam noise yang tidak produktif, serta menjaga kepercayaan investor,” tutup Fauzi.