Digitalisasi Belanja Daerah: BI Awasi Biaya Perjalanan Dinas Pemda!

MNCDUIT.COM, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) menegaskan komitmennya untuk memperluas cakupan digitalisasi sistem keuangan pemerintah daerah (pemda). Inisiatif strategis ini tidak hanya akan memperkuat sistem penerimaan daerah yang telah berjalan, tetapi juga merambah pada digitalisasi pemantauan belanja pemda, termasuk aspek krusial seperti biaya perjalanan dinas.

Pengumuman vital ini disampaikan langsung oleh Gubernur BI Perry Warjiyo dalam sambutannya pada peluncuran program Katalis Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah atau Katalis P2DD. Acara tersebut merupakan bagian tak terpisahkan dari rangkaian Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) X Indonesia Fintech Summit and Expo (IFSE) 2025, yang berlangsung pada Jumat, 31 Oktober 2025, di Jakarta International Convention Center. Perry Warjiyo menyoroti pentingnya langkah ini dalam ekosistem keuangan digital nasional.

Berdasarkan data terkini dari tim P2DD, sebagian besar pemerintah daerah di Indonesia telah berhasil mengimplementasikan sistem digitalisasi keuangan daerah. Implementasi ini terbukti efektif dalam mengoptimalkan pemantauan penerimaan daerah, baik dari sektor pajak maupun retribusi. Gubernur Perry mencontohkan keberhasilan digitalisasi dalam pelacakan pajak parkir, hotel, dan restoran, yang secara signifikan berkontribusi pada peningkatan pendapatan asli daerah. Keberhasilan ini adalah buah kolaborasi erat antara Bank Indonesia, kementerian terkait, dan pemerintah daerah itu sendiri.

Setelah sukses dengan digitalisasi penerimaan, Bank Indonesia kini memfokuskan perhatian pada perluasan digitalisasi sektor pengeluaran atau belanja di lebih dari 500 pemerintah daerah di seluruh Indonesia. Inisiatif ini digadang mampu meningkatkan efisiensi dan memperkuat tata kelola belanja daerah. Perry menjelaskan, optimalisasi pengelolaan kas (cash management) yang ditawarkan perbankan akan menjadi kunci untuk transformasi pengeluaran secara digital. Ini mencakup segala bentuk pengeluaran, mulai dari biaya perjalanan dinas hingga beragam belanja daerah lainnya, yang diharapkan akan menghasilkan transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik.

Pada akhirnya, tujuan utama dari program digitalisasi menyeluruh ini adalah untuk memacu pertumbuhan ekonomi di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. Guna memastikan implementasi yang efektif, Gubernur Perry menegaskan bahwa program Katalis P2DD akan secara aktif didorong dan difasilitasi oleh Bank Indonesia melalui 46 kantor perwakilannya yang tersebar di seluruh provinsi. Melalui upaya ini, diharapkan terjadi penguatan dan perluasan digitalisasi daerah, peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) pemerintah daerah, peningkatan literasi digital dalam transaksi keuangan, diversifikasi kanal pembayaran digital untuk pajak dan retribusi, serta akuntabilitas pengelolaan keuangan publik yang lebih mumpuni.

Perhelatan akbar ini turut dimeriahkan oleh kehadiran sejumlah tokoh penting Kabinet Merah Putih, termasuk Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Sebagai informasi tambahan, pada hari pertama FEKDI X IFSE 2025, Kamis, 30 Oktober 2025, Bank Indonesia juga telah meluncurkan inovasi pembayaran digital, yaitu Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS) Tap In dan Tap Out. Momen ini menandai kali pertama Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia dan Indonesia Fintech Summit and Expo diselenggarakan secara terintegrasi, memperkuat sinergi dalam pengembangan ekosistem ekonomi keuangan digital di Indonesia.