Demo Ancam SBN: Investor Asing Bisa Kabur?

MNCDUIT.COM JAKARTA. Aksi demonstrasi yang berlangsung di Jakarta pada Kamis (28/8/2025) telah memicu peningkatan risiko investasi Indonesia, yang tercermin dari kenaikan Credit Default Swap (CDS) 5 tahun. Indikasi serupa juga terlihat dari kenaikan tipis imbal hasil obligasi pemerintah, yang secara kolektif mengisyaratkan adanya perubahan persepsi risiko pasar terhadap kondisi finansial Indonesia.

Data dari Trading Economics pada Jumat (29/8/2025) menunjukkan bahwa imbal hasil (yield) Surat Utang Negara (SUN) 10 tahun naik tipis 0,02 poin dari sesi sebelumnya, mencapai level 6,32%. Sementara itu, mengutip Bloomberg, persepsi risiko investasi Indonesia yang diukur melalui Credit Default Swap (CDS) 5 tahun, mengalami kenaikan signifikan sebesar 0,38% secara harian, mencapai level 67,726. Angka-angka ini menegaskan adanya reaksi pasar terhadap dinamika domestik.

Menanggapi situasi ini, Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef), M. Rizal Taufikurahman, menjelaskan bahwa aksi demonstrasi memang berpotensi memperbesar risiko foreign outflow atau keluarnya dana asing dari Indonesia. Fenomena ini, menurutnya, sangat terasa terutama pada instrumen Surat Berharga Negara (SBN) yang cenderung sensitif terhadap perubahan persepsi risiko pasar.

Risiko Investasi (CDS) Indonesia Naik Seiring Potensi Pelemahan Rupiah

Rizal memproyeksikan bahwa tekanan pasar dapat bermanifestasi melalui beberapa saluran, termasuk pelemahan rupiah, peningkatan biaya lindung nilai (hedging), serta potensi aksi jual cepat oleh investor jangka pendek. Namun, ia menekankan bahwa sensitivitas pasar saat ini tidak sebesar era “taper tantrum” pada tahun 2013 lalu. Hal ini disebabkan oleh kepemilikan asing di SBN rupiah yang kini telah jauh berkurang, berada di kisaran 14%–15%.

Dengan kondisi kepemilikan asing yang lebih rendah, Rizal memandang bahwa meskipun efek keluarnya dana asing berpotensi terjadi, dampaknya tidak akan menimbulkan guncangan struktural yang berarti. Ini dapat terwujud sepanjang stabilitas rupiah dan komunikasi kebijakan fiskal-moneter antara pemerintah dan Bank Indonesia tetap terjaga dengan baik. Keseimbangan ini menjadi kunci utama untuk meredam gejolak pasar.

Melihat ke depan, investor asing kemungkinan besar akan mengadopsi sikap wait-and-see. Investor jangka pendek cenderung memangkas durasi portofolio mereka dan mengurangi eksposur pada obligasi. Di sisi lain, investor dengan horizon panjang diperkirakan akan lebih rasional dengan menahan portofolio, melakukan rotasi ke seri obligasi menengah (5–10 tahun), atau memarkir dana di instrumen Bank Indonesia seperti Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) yang dinilai lebih aman dan likuid. Arah strategi mereka akan sangat bergantung pada seberapa cepat tensi politik domestik mereda dan juga arah kebijakan The Fed pada September mendatang.

Rizal juga menggarisbawahi pentingnya peran pemerintah dalam melakukan langkah stabilisasi di tengah sentimen negatif domestik yang masih mendominasi. Ia menilai sejumlah langkah yang telah diambil oleh Bank Indonesia, seperti menjaga intervensi di pasar valuta asing, menyediakan likuiditas Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF), dan aktif di pasar SBN sekunder, sudah tepat dan efektif dalam menjaga stabilitas.

Persepsi Risiko Investasi (CDS) Indonesia Meningkat Pasca Demo

Dari sisi fiskal, Rizal menyarankan agar Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) dapat mengaktifkan strategi buyback maupun switch auction. Langkah ini krusial untuk menjaga kelancaran kurva yield dan memastikan fungsi pasar tetap optimal. Namun, salah satu aspek terpenting yang ditekankan oleh Rizal adalah strategi komunikasi.

Pemerintah, menurut Rizal, harus memastikan bahwa efek demonstrasi yang terjadi bersifat situasional, bukan sebagai sinyal fundamental pelemahan stabilitas makro ekonomi. Risiko investasi dapat meningkat secara drastis apabila demonstrasi memengaruhi jalannya program fiskal, menekan cadangan devisa, atau memicu persepsi ketidakpastian kebijakan. Jika skenario terburuk itu terjadi, investor asing berpotensi meningkatkan premi risiko mereka secara lebih permanen, yang tentunya akan berdampak negatif pada perekonomian Indonesia.