BUMN Kemenkeu Incar Proyek Infrastruktur Daerah: Strategi Minim DAU

Dua badan usaha milik negara (BUMN) di bawah naungan Kementerian Keuangan, yakni PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII), menegaskan komitmen mereka untuk memfokuskan pembiayaan pada proyek pembangunan infrastruktur di daerah-daerah yang menghadapi keterbatasan anggaran. Langkah strategis ini diharapkan mampu mengakselerasi pembangunan di wilayah yang paling membutuhkan.

Direktur Utama PT SMI, Reynaldi Hermansjah, menjelaskan bahwa pihaknya secara spesifik menyasar daerah yang memiliki minim alokasi Dana Alokasi Umum (DAU). Padahal, lanjut Reynaldi, pemerintah daerah di wilayah tersebut sangat membutuhkan suntikan dana yang besar untuk merealisasikan proyek-proyek infrastruktur krusial. “Pemerintah daerah mengalami keterbatasan dalam DAU, oleh karena itu kami secara agresif mendorong pembiayaan daerah,” ungkap Reynaldi dalam rapat dengar pendapat di DPR beberapa waktu lalu, sebagaimana dikutip pada Sabtu (26/7/2025).Img

Lebih lanjut, Reynaldi mengungkapkan bahwa sejumlah pemerintah daerah kini tengah mempersiapkan studi kelayakan (feasibility study) untuk proyek-proyek pembangunan yang menjadi target. Untuk mendukung proses ini, PT SMI melalui SMI Research Institute juga siap menyediakan layanan konsultasi dalam penyiapan proyek, memastikan perencanaan yang matang dan berkelanjutan.

Sejalan dengan PT SMI, Direktur Utama PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero), Andre Permana, juga menegaskan prioritas khusus bagi pembangunan infrastruktur di daerah dengan keterbatasan anggaran. Andre menyadari bahwa implementasi kebijakan ini tentu memiliki tantangan tersendiri, sehingga membutuhkan koordinasi erat antar pemangku kebijakan, khususnya dengan Kementerian Keuangan.

Andre menyoroti pentingnya penguatan regulasi sebagai dorongan utama untuk reformasi sektor infrastruktur, mencakup bidang vital seperti air minum, pengolahan sampah, irigasi, dan energi. Selain itu, dia menekankan urgensi pelaksanaan capacity building yang lebih terintegrasi bagi pemerintah daerah. “Makanya kami mencoba juga selain mengembangkan pinjaman daerah melalui PT SMI, kami juga diberi mandat untuk KPBU juga bisa masuk ke daerah-daerah,” tambah Andre, menjelaskan sinergi antara peran kedua BUMN tersebut.

Sinergi antara PT SMI dan PT PII ini diyakini mampu membawa transformasi signifikan dalam layanan infrastruktur di berbagai daerah. Andre mencontohkan, pembangunan alat penerangan jalan dapat menjadi instrumen penetrasi yang efektif dalam pengembangan layanan publik. “Sudah ada beberapa contoh [dan] harapannya bisa direplikasi sehingga pertumbuhan di daerah pun bisa terus meningkat,” pungkas Andre, optimis terhadap dampak positif yang akan dihasilkan dari kolaborasi ini bagi pemerataan pembangunan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Ringkasan

Dua BUMN di bawah Kementerian Keuangan, PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII), berkomitmen memfokuskan pembiayaan proyek infrastruktur di daerah dengan keterbatasan anggaran. Direktur Utama PT SMI, Reynaldi Hermansjah, secara spesifik menyasar daerah dengan alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) minim yang sangat membutuhkan suntikan dana besar. PT SMI juga siap mendukung penyiapan proyek melalui layanan konsultasi dari SMI Research Institute.

Sejalan dengan PT SMI, Direktur Utama PT PII, Andre Permana, juga memprioritaskan pembangunan infrastruktur di daerah dengan keterbatasan anggaran, menekankan koordinasi erat dan penguatan regulasi. Andre menyoroti urgensi pelaksanaan capacity building terintegrasi bagi pemerintah daerah dan sinergi mandat KPBU untuk daerah. Kolaborasi kedua BUMN ini diyakini mampu membawa transformasi signifikan dalam layanan infrastruktur, mendorong pertumbuhan daerah, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

You might also like