Belanja Negara baru Capai Rp 2.234,8 Triliun, Kemenkeu Minta Kebut Jelang Akhir Tahun

MNCDUIT.COM – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengumumkan realisasi belanja negara hingga akhir September 2025 telah mencapai Rp 2.234,8 triliun. Pencapaian ini setara dengan 63,4% dari target yang telah ditetapkan dalam *outlook* sebesar Rp 3.527,5 triliun.

Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, menjelaskan secara detail komposisi belanja negara tersebut. Ia menyebutkan bahwa Rp 1.589,9 triliun merupakan belanja pemerintah pusat, yang mencakup belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp 800,9 triliun dan belanja non-K/L senilai Rp 789 triliun.

Sementara itu, realisasi Transfer ke Daerah (TKD) tercatat sebesar Rp 644,9 triliun, atau 74,6% dari *outlook* yang ditargetkan sebesar Rp 864,1 triliun. Meskipun demikian, Wamenkeu Suahasil menekankan urgensi percepatan belanja di sisa tiga bulan terakhir tahun 2025 ini.

“Realisasi belanja pemerintah pusat saat ini berada di angka Rp 1.589,9 triliun, atau 59,7% dari *outlook*. Kita perlu catat bahwa ini adalah data hingga akhir September, dan tahun 2025 hanya menyisakan tiga bulan. Percepatan belanja sangat diperlukan dalam tiga bulan terakhir ini, dengan target sekitar Rp 1.292,7 triliun untuk mencapai *outlook*,” tegas Suahasil.

Lebih lanjut, Suahasil menggarisbawahi pentingnya percepatan belanja pemerintah. Menurutnya, langkah ini krusial dalam menjaga daya beli masyarakat dan memacu pertumbuhan ekonomi Indonesia.

“Percepatan belanja ini juga esensial untuk menjaga kesejahteraan masyarakat dan menopang pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, saya menekankan bahwa percepatan belanja negara harus segera direalisasikan,” imbuhnya.

Secara spesifik, Suahasil menjelaskan bahwa dari total belanja K/L sebesar Rp 800,9 triliun, masih terdapat Rp 475 triliun yang perlu dibelanjakan pada Kuartal IV-2025.

“Kami mendorong seluruh kementerian dan lembaga untuk mempercepat belanja, dengan tetap mengedepankan tata kelola yang baik dan efisiensi dalam setiap kegiatan,” jelasnya.

Di sisi lain, terkait belanja non-K/L, Suahasil menyoroti perlunya percepatan belanja modal. Ia menyebutkan bahwa biasanya, belanja ini akan dioptimalkan menjelang akhir tahun, khususnya pada bulan November dan Desember 2025.

“Kami telah menginstruksikan kepada seluruh kementerian dan lembaga untuk mempercepat pelaksanaan belanja modal, termasuk untuk proyek pembangunan infrastruktur,” pungkasnya.

Sumber foto: Nurul Fitriana/JawaPos.com