Belanja Kesehatan RI Melonjak! Sri Mulyani Ungkap Angka Fantastis Semester I

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa pemerintah telah merealisasikan belanja anggaran sebesar Rp 78,6 triliun pada semester pertama tahun 2025. Angka ini mencerminkan 36% dari total alokasi belanja yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tahun 2025, menegaskan komitmen fiskal pemerintah sejak awal tahun.

Penyaluran anggaran signifikan ini terbagi menjadi dua jalur utama. Sebesar Rp 52,1 triliun dialokasikan melalui belanja pemerintah pusat (BPP), sementara Rp 26,5 triliun lainnya disalurkan sebagai transfer ke daerah (TKD), bertujuan untuk pemerataan pembangunan dan layanan publik di berbagai wilayah. Dalam kesempatan yang sama, Sri Mulyani juga menekankan komitmen pemerintah untuk memastikan alokasi anggaran sektor kesehatan minimal 5% setiap tahunnya.

Melalui akun Instagram resminya @smindrawati, Sri Mulyani menegaskan bahwa “Sejak 2016, #UangKita konsisten mengalokasikan anggaran lebih dari 5 persen, agar masyarakat bisa mendapatkan layanan dan akses kesehatan berkualitas.” Pernyataan ini, yang dikutip pada Sabtu (2/8), semakin diperkuat dengan penetapan anggaran kesehatan untuk APBN 2025 yang mencapai Rp 218,5 triliun. Dana sebesar ini dialokasikan untuk membiayai beragam program strategis, termasuk inisiatif penting seperti Posyandu Integrasi Layanan Primer (ILP) yang dirancang untuk memperluas jangkauan layanan kesehatan hingga ke pelosok negeri.

Lebih lanjut, Menteri Keuangan menjelaskan bahwa anggaran kesehatan juga difokuskan sebagai ujung tombak dalam upaya pemerataan akses layanan dasar bagi seluruh lapisan masyarakat. Ini mencakup program vital seperti pemeriksaan kesehatan rutin, imunisasi lengkap, serta edukasi gizi yang krusial, terutama bagi warga yang berlokasi jauh dari fasilitas kesehatan permanen. Kegiatan ini diperkuat melalui operasional rutin posyandu balita, remaja, usia subur, dan lansia yang dilaksanakan setiap bulan oleh pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) di seluruh Indonesia.

Menyadari pentingnya program-program ini, Sri Mulyani menegaskan komitmen pemerintah untuk melanjutkan dan bahkan meningkatkan implementasinya hingga tahun 2026. Beliau menekankan bahwa “fasilitas layanan kesehatan adalah hak bagi setiap warga negara,” sebuah prinsip yang menjadi landasan kuat bagi keberlanjutan investasi di sektor kesehatan ini.

Secara lebih rinci, alokasi belanja kesehatan tersebut juga mencakup program revitalisasi rumah sakit senilai Rp 1,9 triliun. Inisiatif ini berfokus pada peningkatan standar rumah sakit kelas D/D Pratama menjadi Rumah Sakit Kelas C, dengan prioritas utama pada penguatan sarana dan prasarana untuk layanan spesialis seperti jantung, stroke, dan urologi, demi meningkatkan kualitas dan kapasitas fasilitas kesehatan di berbagai daerah.

Tak hanya itu, anggaran kesehatan APBN 2025 juga dialokasikan untuk mendukung program-program kunci lainnya yang langsung menyentuh masyarakat. Ini termasuk bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebesar Rp 23,2 triliun, pendanaan untuk program vaksin dan imunisasi sebesar Rp 1,1 triliun, serta alokasi Rp 140,1 miliar untuk program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG), memastikan akses kesehatan yang lebih luas dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia.