APBN Aman, Bansos 2025 Lanjut: Kemenkeu Kucurkan Rp503 Triliun!

MNCDUIT.COM, JAKARTA — Di tengah ketidakpastian kondisi geopolitik global yang kian memanas, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Republik Indonesia menegaskan komitmennya terhadap kesejahteraan rakyat. Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (DJSEF) Kemenkeu, Febrio Nathan Kacaribu, memastikan bahwa program perlindungan sosial (Perlinsos) senilai Rp503 triliun akan tetap berjalan sesuai rencana, menjamin stabilitas ekonomi dan sosial masyarakat.

Tak hanya itu, Febrio Nathan Kacaribu juga menyampaikan kabar baik lainnya. Program-program unggulan yang diusung oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto dipastikan akan dipercepat realisasinya. Langkah ini diambil agar manfaatnya dapat segera dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, didukung oleh ruang fiskal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 yang masih sangat luas, mencapai Rp3.621 triliun.

Pernyataan tegas mengenai keberlanjutan dan percepatan program ini disampaikan oleh Febrio dalam agenda diskusi bertajuk “Stimulus Ekonomi bisa Dongkrak Ekonomi Rakyat” di Toeti Heraty Museum Cemara 6 Galeri, Jakarta Pusat, pada Sabtu, 28 Juni 2025.

Menjelaskan lebih lanjut, Febrio memaparkan bahwa alokasi Perlinsos yang telah dianggarkan sebesar Rp503 triliun dalam APBN 2025 akan segera dieksekusi. “Jadi kalau kita bicara Perlinsos, tadi besarnya adalah Rp503 triliun yang sudah dianggarkan di dalam APBN 2025. Jadi itu akan kita eksekusi dengan program-program unggulan dari Pak Prabowo akan kita percepat, jadi itu yang akan kita lakukan di semester depan,” tegas Febrio kepada awak media, menekankan fokus pada implementasi segera.

Merespons kekhawatiran publik mengenai potensi gangguan terhadap APBN akibat gejolak geopolitik dan tekanan ekonomi global, Febrio Nathan Kacaribu memberikan jaminan. Ia menegaskan bahwa kondisi fiskal Indonesia saat ini masih sangat terkendali dan resilient.

Indikatornya terlihat jelas dari data defisit APBN hingga akhir Mei 2025 yang tercatat masih kecil. Laporan resmi kinerja fiskal semester I 2025 rencananya akan disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada 8 Juli mendatang, memberikan gambaran komprehensif mengenai kesehatan keuangan negara.

“Kami lihat trajektorinya cukup terkendali. Kami melihat ada tekanan di penerimaan memang, di belanja juga kita sudah mulai memang eksekusi, sehingga kita lihat kemarin defisitnya kecil,” papar Febrio, menunjukkan optimisme terhadap pengelolaan anggaran negara di tengah dinamika global.

Lebih lanjut, Febrio juga merinci jenis-jenis bantuan perlindungan sosial. Ia menjelaskan bahwa sejumlah program Perlinsos tambahan, seperti Bantuan Subsidi Upah (BSU) dan “penebalan bansos“, bersifat sementara atau one-time, hanya berlaku untuk bulan Juni dan Juli. Namun, program Perlinsos reguler yang fundamental seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dipastikan akan terus berlanjut sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

“Enggak, jadi Perlinsos yang sudah ada itu tetap berlanjut. Untuk stimulus yang BSU itu one time, yang tadi Juni dan Juli. Untuk penebalan bansos itu juga one time untuk Juni dan Juli. Tetapi kita punya program Perlinsos yang besar yaitu sebesar Rp503 triliun yang tadi sudah kita anggarkan di APBN plus kita juga akan mempercepat program unggulan Pak Prabowo,” ujarnya lagi, menegaskan prioritas pemerintah pada bantuan sosial jangka panjang dan akselerasi program strategis.

Meskipun belum merinci angka pasti realisasi anggaran Perlinsos hingga saat ini, Febrio memastikan bahwa proses penyaluran bantuan berjalan sesuai jadwal. Penekanan diberikan pada program inti seperti PKH dan bansos yang distribusinya terus berlangsung.

“Saya lupa persisnya, tapi ini anggarannya kan setiap, kalau untuk PKH misalnya itu setiap kuartal direalisasikan. Untuk bansos juga mirip jadwalnya dengan PKH. Nah makanya tadi yang Rp10 triliun itu adalah penebalan bansos. Apa yang sudah kita jadwalkan secara reguler untuk APBN 2025 yang tadi total Perlinsosnya itu besarnya sebenarnya Rp503 triliun,” pungkas Febrio, mengakhiri penjelasannya dengan menegaskan kembali komitmen dan skala besar anggaran perlindungan sosial.