ADHI Buka Suara: Piutang LRT Jabodebek Rp 2,2 Triliun, Apa Kabarnya?

Awan Petot 8 September, 2025 2:05 pm . 3 min read

MNCDUIT.COM JAKARTA – PT Adhi Karya Tbk (ADHI) kembali menegaskan posisinya terkait piutang proyek Lintas Rel Terpadu (LRT) Jabodebek senilai Rp 2,2 triliun yang hingga kini belum tuntas dibayarkan. Penjelasan ini menjadi sorotan utama mengingat dampak signifikan terhadap neraca keuangan perusahaan konstruksi BUMN tersebut.

Direktur Utama ADHI, Entus Asnawi, merinci bahwa pembangunan proyek LRT Jabodebek dilaksanakan dalam dua tahap, merujuk pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 98 Tahun 2015. Tahap I, yang membentang sepanjang 44 kilometer, telah rampung dan mulai beroperasi penuh sejak tahun 2023. Jaringan LRT ini melayani tiga lintas utama: Cawang–Cibubur, Cawang–Dukuh Atas, dan Cawang–Bekasi Timur, di mana seluruh operasional stasiunnya telah diresmikan oleh pemerintah pada 27 Agustus 2023.

Dengan nilai pembangunan Tahap I mencapai Rp 25,5 triliun, ADHI mengonfirmasi baru menerima pembayaran sebesar Rp 23,3 triliun. Angka ini menyisakan piutang sebesar Rp 2,2 triliun yang masih menanti pelunasan.

Menanggapi hal tersebut, ADHI telah menerima penegasan langsung dari Kementerian Keuangan bahwa pembayaran sisa piutang ini akan direalisasikan melalui PT Kereta Api Indonesia (KAI). Skema yang akan digunakan adalah penyertaan modal negara (PMN) atau subsidi. Entus Asnawi menjelaskan dalam acara Public Expose Live secara virtual pada Senin (8/9/2025), “Nantinya KAI akan membayarkan secara penuh kepada ADHI. Proses ini sedang dalam tahap amandemen, menunggu hasil kajian untuk penetapan angka-angka komersial yang selanjutnya akan dibahas lebih lanjut dengan Kementerian Keuangan.”

Pencairan piutang LRT Jabodebek ini diyakini akan memberikan dampak positif yang substansial terhadap neraca keuangan ADHI. Dana segar tersebut direncanakan akan dialokasikan untuk menyelesaikan sejumlah kewajiban perseroan, memperkuat likuiditas, dan mendukung kelangsungan proyek-proyek penting lainnya.

Meski demikian, tanpa harus menunggu pencairan dana piutang ini, ADHI telah menunjukkan kinerja finansial yang solid. Sepanjang tahun 2024, perseroan berhasil menurunkan kewajiban kepada pemasok sekitar Rp 4 triliun dan melunasi utang ke perbankan sekitar Rp 2,4 triliun. Entus menambahkan, “Jika dana ini dapat cair, tentu bisa digunakan sebagai modal kerja. Kami juga tengah memproses pencairan piutang besar dari beberapa proyek lain.”

Selaras dengan progres Tahap I, ADHI juga kini tengah fokus menyusun strategi pendanaan untuk pembangunan LRT Jabodebek Tahap II. Diskusi intensif telah dilakukan dengan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan guna mencari solusi pendanaan yang paling sesuai. “Kami bersama-sama sedang mencari bagaimana solusi pendanaan untuk pembangunan tahap II. Misalnya, lebih banyak melibatkan dana-dana di luar pemerintah untuk bekerja sama dengan KAI,” pungkas Entus, mengindikasikan kemungkinan kemitraan dengan sektor swasta atau entitas non-pemerintah.

Ini Kata Adhi Karya (ADHI) Soal Progres Merger BUMN Karya

Inpex Tunjuk Adhi Karya (ADHI) Garap FEED Proyek LNG Blok Abadi Masela

ADHI Chart by TradingView

Ringkasan

PT Adhi Karya Tbk (ADHI) memiliki piutang sebesar Rp 2,2 triliun dari proyek LRT Jabodebek Tahap I yang telah selesai dan beroperasi penuh sejak tahun 2023. Dari total nilai proyek Rp 25,5 triliun, ADHI baru menerima pembayaran Rp 23,3 triliun. Kementerian Keuangan telah mengkonfirmasi bahwa sisa pembayaran akan direalisasikan melalui PT Kereta Api Indonesia (KAI) menggunakan skema Penyertaan Modal Negara (PMN) atau subsidi, dengan proses yang masih dalam tahap amandemen dan pembahasan angka komersial.

Pencairan piutang ini diharapkan berdampak positif pada neraca keuangan ADHI untuk menyelesaikan kewajiban dan memperkuat likuiditas. Meskipun demikian, ADHI telah menunjukkan kinerja finansial yang solid dengan menurunkan kewajiban dan melunasi utang sepanjang tahun 2024. Selain itu, ADHI juga tengah menyusun strategi pendanaan untuk pembangunan LRT Jabodebek Tahap II, termasuk kemungkinan melibatkan dana di luar pemerintah.