Aceh Krisis Pangan! Banjir Parah, Prabowo Diminta Tetapkan Bencana Nasional

Presiden Prabowo didesak untuk segera menetapkan status bencana nasional terkait banjir bandang yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dampak dari bencana ini sangat signifikan, menyebabkan kerusakan infrastruktur dan mengganggu distribusi makanan, sehingga memicu kekhawatiran akan krisis pangan dan kelaparan di kalangan warga.

Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Nurchalis, menyampaikan desakan tersebut di Nagan Raya, Aceh, pada Minggu (30/11). Ia menekankan urgensi penetapan status darurat nasional mengingat kerusakan parah yang memutus akses transportasi ke berbagai daerah di Aceh.

“Pemerintah harus segera menetapkan status darurat nasional atas bencana alam yang terjadi di sejumlah kabupaten/kota di Aceh. Kerusakan akibat bencana alam sangat parah dan memutus sarana akses transportasi ke setiap daerah di Aceh,” tegas Nurchalis.

Banjir bandang telah menghancurkan jembatan di beberapa ruas jalan nasional di wilayah pantai timur utara Aceh, memutus akses ke wilayah tengah dan tenggara, serta jalur dari wilayah barat Aceh menuju Nagan Raya dan Aceh Barat Daya. Kondisi ini semakin mempersulit upaya penyaluran bantuan dan evakuasi.

Nurchalis berpendapat, penetapan status bencana nasional akan mempermudah pemerintah pusat dan nasional dalam melakukan perbaikan infrastruktur yang rusak berat. Koordinasi yang lebih efektif dan alokasi sumber daya yang memadai menjadi krusial dalam situasi darurat ini.

Stok Bahan Pangan Menipis

Tanpa penetapan status bencana nasional, Nurchalis khawatir bahwa sebagian besar korban banjir bandang dan masyarakat Aceh akan menghadapi kelaparan dan krisis pangan yang serius. Bencana ini telah menyebabkan menipisnya stok kebutuhan pangan, tersendatnya pengiriman BBM dan sembako, serta gangguan pada rantai pasokan makanan, terutama ke wilayah-wilayah terdampak.

“Kita khawatir jika kondisi darurat ini dibiarkan, akan terjadi hal yang tidak diinginkan di daerah bencana. Saat ini stok makanan dan pangan sudah menipis, pembangunan sarana infrastruktur yang rusak harus segera dilakukan agar pasokan makanan tidak semakin terputus,” imbuh Nurchalis.

Selain mendesak pemerintah pusat, Nurchalis juga meminta Pemerintah Aceh untuk lebih proaktif dalam mengirimkan bantuan pangan, termasuk beras dan sembako, ke daerah-daerah terdampak bencana, khususnya di wilayah pantai barat selatan Aceh.

Ia menyoroti bahwa hingga Minggu (30/11), belum ada bantuan yang dikirimkan oleh Pemerintah Aceh ke wilayah pantai barat Aceh, seperti Kabupaten Nagan Raya, Aceh Barat, Aceh Jaya, maupun Kepulauan Simeulue.

Meskipun mengapresiasi respons cepat pemerintah daerah di Nagan Raya, Aceh Barat, Aceh Jaya, dan Pulau Simeulue dalam menyalurkan bantuan masa panik, Nurchalis menyayangkan kurangnya tindakan dari pemerintah provinsi.

“Kalau pemerintah daerah sangat tanggap menangani bencana, saya kecewa kenapa pemerintah provinsi belum bertindak serius menyalurkan bantuan ke pantai barat Aceh. Harusnya mereka juga melihat masyarakat di pantai barat karena juga parah mengalami bencana alam,” ujarnya.

Nurchalis mengaku telah menghubungi pejabat daerah di Pemerintah Aceh dan mendesak agar pengiriman logistik untuk korban banjir bandang di wilayah pantai barat Aceh segera disalurkan. Situasi mendesak ini membutuhkan respons cepat dan terkoordinasi dari semua pihak untuk mencegah krisis kemanusiaan yang lebih besar.