BI Gelontorkan Rp423 Triliun! Insentif Mulai Desember 2025

JAKARTA, MNCDUIT.COM – Bank Indonesia (BI) mengisyaratkan kelanjutan kebijakan makroprudensial longgar hingga tahun 2026. Gubernur BI, Perry Warjiyo, menyampaikan target ambisius pertumbuhan kredit perbankan, diproyeksikan mencapai kisaran 8% hingga 12% pada tahun mendatang.

Pernyataan tersebut disampaikan Perry Warjiyo dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) yang digelar pada hari Jumat, (28/11/2025). Di hadapan Presiden Prabowo Subianto, Perry menegaskan komitmen BI untuk terus memacu pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan yang akomodatif.

“Kebijakan makroprudensial longgar akan kami perkuat di tahun 2026. Tujuannya jelas, mendorong kredit perbankan tumbuh lebih tinggi lagi,” tegas Perry. Kebijakan ini diharapkan menjadi katalisator bagi peningkatan investasi dan konsumsi, yang pada gilirannya akan menopang pertumbuhan ekonomi nasional.

Fokus pada Sektor Prioritas Pemerintah

Lebih lanjut, Perry menjelaskan bahwa injeksi likuiditas makroprudensial pada tahun 2026 akan difokuskan untuk mendukung penyaluran kredit ke sektor-sektor yang menjadi prioritas pemerintah. Langkah ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, meningkatkan produktivitas sektor pertanian, dan mendorong pengembangan industri manufaktur. Bahkan, peningkatan insentif telah dimulai sejak Desember 2025.

“Jumlah insentif yang kami sediakan telah ditingkatkan menjadi Rp423 triliun, efektif mulai Desember ini,” ungkap Perry. Insentif ini diharapkan dapat mendorong bank-bank untuk lebih agresif menyalurkan kredit ke sektor-sektor prioritas, dengan suku bunga yang lebih kompetitif.

Insentif bagi Bank yang Turunkan Suku Bunga

Bank Indonesia juga akan memberikan insentif likuiditas makroprudensial kepada bank-bank yang proaktif menurunkan suku bunganya. Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan iklim suku bunga yang lebih rendah, sehingga mendorong permintaan kredit dari sektor riil. Dengan demikian, diharapkan investasi dan konsumsi akan meningkat, dan pertumbuhan ekonomi dapat dipercepat.

Koordinasi KSSK untuk Stabilitas Sistem Keuangan

Sebagai anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), Perry bersama Menteri Keuangan, Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) akan terus memantau dan menangani isu *special rate* di perbankan. Koordinasi yang solid antar lembaga ini krusial untuk menjaga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan.

“Koordinasi KSSK bertujuan untuk mendorong permintaan kredit dan memperkuat *surveillance* sistemik. Tujuannya satu, menjaga stabilitas sistem keuangan Indonesia,” pungkas Perry.