BI Sedot Rp289,9 T SBN: Jurus *Debt Switching* dengan Pemerintah?

MNCDUIT.COM, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) terus berperan aktif dalam mendukung pembiayaan anggaran pemerintah melalui pembelian Surat Berharga Negara (SBN). Hingga 18 November 2025, total pembelian SBN telah mencapai angka Rp289,91 triliun, dengan skema *debt switching* mendominasi transaksi tersebut.

Lalu, apa sebenarnya *debt switching* itu? Secara sederhana, *debt switching* adalah mekanisme pembelian surat utang pemerintah yang telah jatuh tempo, kemudian digantikan dengan surat utang baru yang memiliki jangka waktu (tenor) yang lebih panjang. Strategi ini menjadi andalan BI dalam mengelola портofolio investasi SBN.

Gubernur BI, Perry Warjiyo, mengungkapkan bahwa dari total Rp289,91 triliun tersebut, mayoritas atau sekitar Rp212,6 triliun berasal dari program *debt switching* pemerintah. Jumlah ini jauh lebih besar dibandingkan dengan pembelian SBN di pasar sekunder. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya peran *debt switching* dalam strategi pengelolaan utang pemerintah.

Baca Juga: Investor Asing Lepas SBN Rp10,49 Triliun, Rupiah Makin Terbebani

“Bank Indonesia membeli SBN sebagai wujud sinergi erat antara kebijakan moneter dan kebijakan fiskal,” tegas Perry dalam konferensi pers daring usai Rapat Dewan Gubernur (RDG) November 2025, Rabu (19/11/2025). Pernyataan ini menggarisbawahi komitmen BI dalam mendukung stabilitas ekonomi nasional.

Lebih lanjut, Perry menjelaskan bahwa pembelian SBN di pasar sekunder tetap dilakukan secara hati-hati dan sesuai dengan prinsip-prinsip kebijakan moneter. Langkah ini, menurutnya, bertujuan untuk menjaga stabilitas perekonomian dan mempertahankan kredibilitas moneter yang kuat. Dengan kata lain, BI berupaya menyeimbangkan antara dukungan terhadap pemerintah dan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.

Baca Juga: Utang Luar Negeri Indonesia Turun jadi Rp7.091 Triliun, Efek SBN Kurang Peminat

“Pembelian SBN di pasar sekunder dilakukan sesuai mekanisme pasar secara terukur, transparan, dan konsisten dengan program moneter,” imbuh Perry, meyakinkan pasar bahwa setiap langkah yang diambil BI telah diperhitungkan dengan matang.

Sebagai informasi tambahan, pada akhir tahun sebelumnya, BI dan pemerintah telah menyepakati pelunasan utang *burden sharing* era pandemi Covid-19 yang jatuh tempo pada 2025 senilai Rp100 triliun melalui mekanisme *debt switching*. Tujuannya adalah untuk menjaga kesehatan profil utang pemerintah secara keseluruhan.

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Suminto, menambahkan bahwa mekanisme *debt switch* merupakan transaksi pasar sekunder yang akan mengurangi target penerbitan SBN di pasar primer pada tahun 2025.

“Tujuan *debt switch*, salah satunya, adalah untuk menjaga keseimbangan portofolio SBN dan meningkatkan likuiditas di pasar,” jelasnya pada Senin (30/12/2024). Dengan demikian, *debt switching* tidak hanya membantu pemerintah dalam mengelola utang, tetapi juga berdampak positif pada likuiditas pasar obligasi.

Terkait jenis SBN dan tenor yang dipilih, Suminto menjelaskan bahwa hal tersebut akan disesuaikan dengan kebutuhan Bank Indonesia dalam melakukan operasi moneter untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.

Perlu ditekankan bahwa *debt switch* bukanlah hal baru. Ini merupakan transaksi di pasar sekunder yang lazim dan reguler dilakukan di pasar keuangan global maupun domestik.

Dalam rangka pengelolaan portofolio, Suminto mengungkapkan bahwa pemerintah secara reguler melakukan transaksi *debt switch* di pasar sekunder, baik dengan investor SBN di pasar global maupun domestik, melalui mekanisme penawaran umum maupun secara bilateral.

Dalam konteks pelunasan utang *burden sharing*, Bank Indonesia memerlukan SBN untuk pelaksanaan operasi moneter serta sebagai *underlying* untuk instrumen keuangan yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, seperti Sekuritas Rupiah BI (SRBI). Dengan demikian, pembelian SBN melalui *debt switching* menjadi bagian integral dari strategi BI dalam menjaga stabilitas ekonomi dan moneter.