Langkah Nyata Indonesia Menyiapkan SDM Masa Depan di Bidang Energi Bersih

Transformasi menuju ekonomi hijau menjadi keharusan bagi Indonesia untuk mencapai target net zero emission pada 2060 atau lebih cepat. Namun, keberhasilan transisi energi dan investasi hijau tak hanya bergantung pada teknologi dan modal, tetapi juga pada kesiapan sumber daya manusia (SDM).

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan, pembangunan kapasitas tenaga kerja menjadi kunci agar transisi menuju ekonomi hijau berjalan adil dan inklusif.

“Transisi ini hanya akan berhasil jika masyarakat kita siap,” ujarnya dalam Indonesia International Sustainability Forum (ISF) 2025, di Jakarta, Jumat (11/10).

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menargetkan peningkatan keterampilan (upskilling) dan pengembangan ulang keterampilan (reskilling) bagi sedikitnya 1,1 juta orang per tahun hingga 2029. Langkah ini ditempuh melalui revisi standar kompetensi kerja nasional (SKKNI) dan integrasi pelatihan hijau di Balai Latihan Kerja (BLK) komunitas.

“Pelatihan hijau tidak hanya untuk tenaga kerja baru, tetapi juga bagi mereka yang sebelumnya bekerja di sektor berbasis fosil. Kami ingin memastikan transisi energi tetap adil bagi semua,” kata Yassierli.

Kementerian ESDM memperkirakan jumlah pekerjaan hijau di sektor energi akan meningkat menjadi 2,26 juta pada 2029, naik enam kali lipat dibanding 2022. Sekitar 90 persen di antaranya berasal dari subsektor listrik dan energi terbarukan.

“Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034 menunjukkan 75 persen pembangkit baru akan bersumber dari energi terbarukan. Ini bukan ancaman, melainkan peluang besar untuk menciptakan pekerjaan yang lebih baik,” tutur Yassierli.

Meski demikian, ia menyoroti empat tantangan utama. Mulai dari ketidaksesuaian antara kebutuhan industri dan kurikulum vokasi, ketimpangan wilayah dalam akses pelatihan, fasilitas BLK yang belum memadai, hingga rendahnya permintaan industri terhadap pekerja hijau.

Guna mengatasi hal itu, Kemnaker menggandeng organisasi internasional seperti ASEAN Productivity Organization guna mengembangkan kerangka produktivitas hijau, termasuk dasbor dan kalkulator produktivitas yang bisa digunakan lintas sektor.

Yassierli menjelaskan, Indonesia tengah memasuki fase krusial dalam transisi hijau. Di dalam lima tahun ke depan, permintaan tenaga kerja berkompetensi hijau akan melonjak tajam, terutama di sektor energi terbarukan.

Transformasi menuju ekonomi berkelanjutan memang membutuhkan waktu, investasi, dan sinergi lintas sektor. Namun, dengan SDM yang terampil dan ekosistem yang inklusif, Indonesia punya peluang besar menjadi pemain utama dalam ekonomi hijau global.

“Kami membuka kolaborasi dengan industri, universitas, dan organisasi internasional untuk membangun tenaga kerja masa depan yang siap menyambut ekonomi hijau,” ajaknya.

Di sisi lain, CEO Sintesa Group dan Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Pembangunan Manusia, Kebudayaan dan Pembangunan Berkelanjutan Kadin Indonesia Shinta W. Kamdani menyoroti perlunya peta jalan sektor industri yang siap melakukan transformasi hijau. “Kami bekerja bersama Bappenas melalui Skill Hub Accelerator dan kini mengembangkan Green Workforce Accelerator untuk memetakan kebutuhan industri terhadap tenaga kerja berkompetensi hijau,” katanya.

Menurut Shinta, sektor energi, manufaktur, dan pertanian menjadi prioritas utama. “Kurikulum pelatihan harus disusun bersama sektor swasta. Pemerintah juga perlu memberi insentif agar perusahaan mempercepat transisi tenaga kerja menuju green jobs,” imbuh Shinta.

Ia mengimbuhkan, peran UMKM juga vital dan harus menjadi bagian dari rantai pasok hijau. UMKM bisa ikut mengupayakan dekarbonisasi proses produksi sekaligus menciptakan lapangan kerja baru.

Sementara itu, dari sisi perencanaan nasional, Bappenas tengah menyusun peta jalan pekerjaan hijau yang lebih terkoordinasi dan berbasis aksi nyata.

“Kami ingin memastikan kolaborasi lintas pemangku kepentingan dapat diterjemahkan menjadi peningkatan daya saing tenaga kerja,” ujar Maliki selaku Sekretaris Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan, dan Ketenagakerjaan Bappenas.

Ia menyebutkan, Bappenas akan menggelar serangkaian dialog dan analisis pekerjaan untuk menyelaraskan kebutuhan industri dengan kemampuan tenaga kerja. “Kami juga menyiapkan model percontohan (pilot project) yang bisa diperluas secara nasional,” ucapnya.

Dukungan global juga datang dari World Economic Forum (WEF). Tarini Fernando, perwakilan Center for the New Economy and Society, menyebutkan bahwa Indonesia menjadi salah satu negara pertama yang fokus pada equitable transition alias transisi hijau yang adil dan setara.

“Accelerator ini bertujuan memastikan pipeline talenta berkompetensi hijau yang kuat, memperluas akses bagi perempuan dan penyandang disabilitas, serta meminimalkan risiko sosial dari transisi hijau,” ujar Tarini.

Adapun, Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie yang juga hadir di dalam ISF menekankan pentingnya sinergi di antara pemerintah dan sektor swasta. “Ketika kita bicara pertumbuhan ekonomi, 85 persen berasal dari sektor bisnis, termasuk UMKM. Maka, pertumbuhan hijau harus inklusif,” ujarnya.

Ia mencontohkan inisiatif program makan bergizi gratis (MBG) pemerintah yang memerlukan 30 ribu dapur di seluruh Indonesia untuk melayani 80 juta penerima manfaat. “Program seperti ini membuka peluang kerja besar di rantai pasok, dan kita harus memastikan sejak awal prosesnya rendah karbon,” imbuhnya.

Indonesia International Sustainability Forum (ISF) adalah forum tahunan yang sejak 2023 menjadi wadah kolaborasi untuk mendorong investasi, inovasi, dan aksi nyata menuju pembangunan berkelanjutan.

Sejak pertama digelar, forum ini mencatat capaian penting a.l. menghadirkan lebih dari 11.000 peserta dari 53 negara, memfasilitasi 12 nota kesepahaman di sektor transisi energi dan dekarbonisasi, serta menghubungkan berbagai proyek strategis dengan sumber pembiayaan baru.

Pada 2025, ISF menjadi ajang utama yang mempertemukan pemimpin global, inovator, dan pembuat kebijakan untuk mempercepat pertumbuhan berkelanjutan demi kesejahteraan manusia dan kelestarian bumi.