
MNCDUIT.COM, JAKARTA — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi sorotan utama dalam pembahasan APBN 2026, dengan alokasi anggaran fantastis mencapai Rp335 triliun. Angka ini melonjak tajam dibandingkan APBN 2025 yang hanya sebesar Rp71 triliun, menunjukkan komitmen pemerintah yang signifikan terhadap inisiatif gizi nasional ini. Menariknya, porsi terbesar anggaran MBG, yaitu lebih dari 66%, akan dialokasikan dari pos anggaran pendidikan.
Detail mengenai peningkatan anggaran ini disampaikan oleh Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada acara Media Gathering APBN 2026, Jumat (10/10/2025). Dengan target sasaran mencapai 82,9 juta orang, total pagu anggaran MBG ini dipastikan berasal dari lintas pos anggaran, mencerminkan pendekatan holistik dalam pemenuhan gizi di berbagai sektor.
Tri Budhianto, Direktur Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman Kemenkeu, menjelaskan lebih lanjut mengenai distribusi anggaran tersebut. “Ini menjadi bagian dari anggaran pendidikannya Rp223,6 triliun, dari anggaran kesehatan Rp24,7 triliun, dan termasuk yang di dalam fungsi ekonomi adalah Rp19,7 triliun,” ungkap Tri di Bogor, Jawa Barat, dikutip Minggu (12/10/2025). Penempatan porsi terbesar pada fungsi pendidikan didasari oleh fakta bahwa sebagian besar penerima manfaat program MBG adalah peserta didik atau pelajar. Oleh karena itu, anggaran ini dianggap sebagai bagian integral dari upaya peningkatan kualitas pendidikan melalui pemenuhan gizi.
Tri juga menegaskan bahwa alokasi Rp223,6 triliun dari fungsi pendidikan untuk MBG tidak berarti memotong anggaran pendidikan yang sudah ada. Sebaliknya, anggaran tersebut memang menjadi bagian dari fungsi pendidikan itu sendiri, memperkuat cakupan dan dampak program gizi. Sementara itu, anggaran MBG yang ditujukan untuk ibu hamil dan balita secara spesifik dialokasikan dari fungsi kesehatan, bertujuan untuk pemenuhan gizi dan kesehatan krusial bagi kelompok rentan ini.
Untuk memastikan implementasi berjalan lancar, Badan Gizi Nasional (BGN) diperkirakan akan menyerap anggaran sebesar Rp1,2 triliun setiap harinya untuk program MBG pada APBN 2026. Namun, syarat utamanya adalah kesiapan target penerima manfaat serta fasilitas dan infrastruktur pendukung yang harus rampung pada tahun ini.
Dadan Hindayana, Kepala BGN, menjelaskan bahwa kesiapan tersebut mencakup target 82,9 juta penerima MBG serta pembangunan hingga 25.400 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG di wilayah aglomerasi. Selain itu, 6.000 SPPG tambahan juga akan disiapkan di daerah terpencil untuk memastikan jangkauan yang merata ke seluruh pelosok negeri. “Tahun depan, mulai hari pertama, kita akan serap Rp1,2 triliun per hari. Jadi penyerapannya tahun depan sudah tidak lagi masalah. Bahkan mungkin penyerapannya pasti sekali, Rp1,2 triliun per hari tahun depan,” jelas Dadan kepada wartawan di kantor BGN, Senin (29/9/2025), menggarisbawahi optimisme terhadap kelancaran serapan anggaran yang masif ini.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan mengalokasikan anggaran fantastis sebesar Rp335 triliun pada APBN 2026, meningkat tajam dari Rp71 triliun di tahun 2025. Mayoritas anggaran ini, yaitu Rp223,6 triliun atau lebih dari 66%, berasal dari pos anggaran pendidikan, sementara sisanya dari fungsi kesehatan Rp24,7 triliun dan ekonomi Rp19,7 triliun. Kementerian Keuangan menjelaskan bahwa alokasi dari fungsi pendidikan ini bukan pemotongan, melainkan bagian dari upaya peningkatan kualitas pendidikan karena sebagian besar penerima adalah peserta didik.
Program MBG menargetkan 82,9 juta penerima dengan estimasi serapan anggaran Rp1,2 triliun per hari oleh Badan Gizi Nasional (BGN) pada tahun 2026. Untuk memastikan kelancaran implementasi, kesiapan target penerima serta pembangunan fasilitas pendukung seperti 25.400 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di aglomerasi dan 6.000 SPPG di daerah terpencil harus rampung tahun ini.