
MNCDUIT.COM , JAKARTA – Kebijakan mendadak sejumlah bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) menaikkan bunga deposito valuta asing (valas) hingga 4% menyita perhatian publik. Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa secara lugas mengungkapkan bahwa Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) sama sekali belum diajak berkoordinasi terkait langkah signifikan ini.
Kenaikan bunga deposito valas ini terjadi di tengah upaya serius pemerintah merumuskan insentif guna mendorong repatriasi dolar milik Warga Negara Indonesia (WNI) dari luar negeri. Purbaya mengakui bahwa waktu kenaikan bunga ini bertepatan dengan momen krusial tersebut.
Meskipun demikian, rencana insentif repatriasi dolar tersebut masih dalam tahap pembahasan mendalam. Sebuah tim khusus yang ditunjuk langsung oleh Presiden Prabowo Subianto telah ditugaskan untuk mengkaji instruksi terkait dalam rapat terbatas (ratas) di Istana Kepresidenan pada Jumat (19/9/2025). Menkeu Purbaya, yang turut serta dalam ratas tersebut, menginformasikan bahwa tim ini masih memiliki waktu hingga Jumat pekan depan untuk menyelesaikan kajiannya.
Dengan demikian, Menkeu Purbaya menegaskan ketidaktahuannya mengenai keputusan kolektif Himbara untuk menaikkan bunga deposito valas mereka hingga mencapai 4%. Hal ini diperkuat dengan fakta bahwa Kementerian Keuangan, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sama sekali belum dilibatkan dalam koordinasi terkait kebijakan sensitif ini.
Purbaya menjelaskan, “Bahkan, dari yang saya tahu kan harus disuruh pelajari dulu dua minggu, Jumat minggu depan. Jadi saya tunggu aja. Jadi belum ada [koordinasi dengan KSSK], harusnya nanti kalau sudah [selesai dipelajari] baru didiskusikan dengan KSSK,” ujarnya pada Sabtu (27/9/2025), mengindikasikan bahwa diskusi dengan KSSK baru akan relevan setelah kajian selesai.
Lebih jauh, Purbaya juga mengonfirmasi bahwa Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo belum diajak berdiskusi mengenai penaikan bunga deposito valas oleh Himbara. Informasi penting ini ia peroleh langsung saat makan siang bersama Perry, sehari sebelumnya.
Sebagai mantan Ketua LPS, Purbaya memiliki keyakinan kuat bahwa Danantara, entitas yang kini menaungi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), tidak akan melakukan intervensi langsung terhadap bank-bank pelat merah. Ia percaya bank-bank tersebut akan mengambil keputusan berdasarkan mekanisme pasar yang sehat, tanpa tekanan berlebihan dari pemilik.
Mengakhiri penjelasannya, Purbaya berpendapat, “Jadi mungkin itu inisiatif beberapa pemimpin bank. Tapi kita lihat. Mungkin mereka merasa butuh atau enggak. Tapi yang jelas enggak ada instruksi dari kami, dari BI, dan Danantara juga biasanya mereka menekankan market based. Artinya bisnis seperti business entity tanpa intervensi berlebihan dari pemilik,” imbuhnya, menekankan independensi keputusan operasional bank BUMN.
: Menkeu Purbaya Duga Tim Presiden Belum Hitung Risiko Penaikan Bunga Deposito Valas
: : Purbaya: Deposito Valas 4% Bukan Instruksi Pemerintah!
: : Alasan di Balik Bunga Deposito Valas 4% Bank Himbara Mandiri, BNI Cs
Kenaikan mendadak bunga deposito valuta asing (valas) Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) hingga 4% menyita perhatian publik. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa secara lugas mengungkapkan bahwa Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) serta Kementerian Keuangan, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sama sekali tidak dikoordinasikan terkait kebijakan signifikan ini. Kebijakan ini muncul di tengah upaya pemerintah merumuskan insentif repatriasi dolar, yang saat ini masih dalam kajian tim khusus kepresidenan.
Purbaya menegaskan bahwa keputusan kenaikan bunga deposito valas tersebut bukan merupakan instruksi dari pemerintah maupun Bank Indonesia. Ia menduga bahwa keputusan ini adalah inisiatif beberapa pemimpin bank Himbara yang mengambil langkah berdasarkan mekanisme pasar. Purbaya meyakini bank-bank BUMN tersebut beroperasi sebagai entitas bisnis tanpa intervensi berlebihan dari pemilik, seperti Danantara.