Purbaya Sisir Anggaran Mangkrak: Dana Idle di BI Jadi Sasaran!

MNCDUIT.COM, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan komitmennya untuk menyisir dan mengoptimalkan anggaran belanja pemerintah yang tidak terserap. Pernyataan ini disampaikan Purbaya dalam rapat paripurna pengesahan Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2026.

Purbaya menekankan pentingnya memastikan setiap alokasi anggaran belanja kementerian/lembaga dapat terserap dan dimanfaatkan secara optimal. Ia berjanji akan merealokasikan dana-dana institusi yang kurang optimal penyerapannya, untuk dialihkan ke program-program yang dampaknya langsung dirasakan oleh masyarakat luas.

Salah satu bukti nyata komitmen ini adalah persetujuan Purbaya atas permintaan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk menambah bantuan minyak goreng sebanyak 2 liter dalam paket bantuan pangan periode Oktober—November 2025. Sebelumnya, paket bantuan pangan tersebut hanya mencakup beras 10 kg per bulan.

Menteri Keuangan yang belum genap sebulan menjabat ini menyatakan, langkah serupa akan terus dilakukan ke depannya dengan memanfaatkan dana pemerintah yang belum dibelanjakan secara optimal. “Ini baru awal. Kita siap Pak, kita akan sisir. Pasti saya sudah lihat banyak anggaran-anggaran yang tidak keserap. Daripada nongkrong di sana di BI [Bank Indonesia] atau di rekening pemerintah, saya bagikan ke masyarakat dalam bentuk subsidi tadi,” tegasnya di ruang rapat paripurna DPR, Selasa (23/9/2025).

Purbaya kemudian berkelakar, bahwa Ketua Banggar DPR Said Abdullah sebelumnya hanya meminta tambahan minyak 2 liter, padahal ia berani berkomitmen untuk menambah hingga 5 liter. “Untung saya aneh, kan yang punya uang saya, harusnya dia oke, tapi tidak apa-apa, Pak Said berarti hati-hati sekali. Saya terima kasih atas dukungannya, sehingga saya tidak terlalu koboi banget gitu Pak. Jadi kita jaga kesinambungan fiskal dengan baik,” paparnya.

Untuk memastikan pengelolaan anggaran yang transparan dan efektif, mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu memohon bantuan DPR dan Badan Anggaran (Banggar) untuk turut mengontrol kinerja Kementerian Keuangan. Ia meminta agar legislatif tetap memberikan masukan dan pengawasan kepadanya. “Dan tolong dimonitor penyerapan anggaran kami. Kalau kebanyakan menganggur, tolong dikasih tahu lagi Pak. Jangan seperti kemarin-kemarin, sudah mau runtuh ekonominya baru kita tahu,” terangnya.