
MNCDUIT.COM , JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyambut baik keputusan Bank Indonesia (BI) yang kembali memangkas suku bunga acuan atau BI Rate pada September 2025.
Untuk diketahui, BI kembali menurunkan kebijakan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin (bps) hingga ke level 4,75%. Penurunan keenam kalinya sejak September 2024 itu menjadikan BI Rate kini berada di level terendah sejak Oktober 2022.
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa belum lama ini memindahkan kas Rp200 triliun ke lima himbara untuk memacu kredit. Ditambah dengan suku bunga acuan yang rendah, penempatan dana pemerintah itu menjadi likuiditas dengan biaya yang murah.
: Menanti Efek Guyuran Likuiditas Purbaya ke Ekonomi, Apakah Realistis?
“Karena biayanya itu kalau dengan BI kemarin turunkan [suku bunga] ke 4,75%, ini artinya bunganya penempatan kita di sana kas itu 3,8%. Jadi ini juga membantu likuiditas yang murah bagi perbankan,” kata Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu, Febrio Nathan Kacaribu saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (18/9/2025).
Menurut Febrio, dana pemerintah itu menjadi ‘insentif’ bagi perbankan karena bunganya yang kini menjadi murah. Dia pun berharap likuiditas murah itu bisa memacu pertumbuhan penyaluran kredit.
: : Ekonom Sangsi Dana Likuiditas Rp200 Triliun Mampu Gairahkan Manufaktur
Pria yang sebelumnya menjabat Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) itu bahkan memperkirakan pertumbuhan kredit di akhir tahun bisa mencapai dua digit. Dia berharap nantinya likuiditas berlebih di perbankan bisa didistribuskan untuk kredit sektor dengan potensi penciptaan lapangan kerja yang besar.
“Yang kemarin terakhir kan hanya 7%. Kita ingin lihat itu bisa naik mungkin ke double digit by the end of the year,” paparnya.
: : BI All Out Pro Growth, Jor-joran Beli SBN – Gelontorkan Likuiditas Rp384 Triliun
Untuk diketahui, terdapat lima himbara yang menerima guyuran dana pemerintah Rp200 triliun yaitu Mandiri Rp55 triliun, BNI Rp55 triliun, BRI Rp55 triliun, BTN Rp25 triliun serta BSI Rp10 triliun.