Stimulus Ekonomi: Pasar Saham Terbang Tinggi? Cek Faktanya!

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto secara resmi telah mengumumkan paket stimulus ekonomi September 2025, sebuah inisiatif yang langsung dinilai akan memberikan dorongan positif signifikan bagi pasar saham Indonesia. Pengumuman ini datang di tengah tren penguatan pasar, menjanjikan angin segar bagi para investor.

Paket stimulus ekonomi September 2025 ini dirancang secara komprehensif, mencakup 8 program akselerasi yang akan dieksekusi pada tahun 2025, 4 program yang dijadwalkan berlanjut hingga 2026, serta 5 program unggulan pemerintah yang difokuskan pada upaya penyerapan tenaga kerja. Detail program ini menunjukkan upaya pemerintah untuk menstimulasi berbagai sektor perekonomian.

Felix Darmawan, seorang Equity Research Analyst dari Panin Sekuritas, menegaskan bahwa paket stimulus ini memang akan menjadi pendorong kuat bagi pasar saham. “Paket stimulus ini memberi angin segar bagi pasar saham karena membuat ekspektasi pertumbuhan domestik lebih kuat,” ujar Felix pada Senin (15/9/2025). Pernyataan ini didukung oleh performa Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang mencatat penguatan impresif sebesar 1,06% ke level 7.937,12 pada perdagangan hari itu. Bahkan, secara tahun berjalan (year to date/YtD), IHSG telah kokoh menguat sebesar 12,11% sejak awal tahun 2025.

Ekky Topan, Investment Analyst dari Infovesta Utama, turut mengamini bahwa paket stimulus pemerintah ini mengirimkan sinyal positif yang jelas bagi keseluruhan pasar saham. Program-program ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat, memperluas lapangan kerja, dan mendorong produktivitas di berbagai sektor. “Di tengah tekanan makro dan meningkatnya persepsi risiko pasca-reshuffle, kehadiran stimulus ini bisa menjadi katalis pemulihan sentimen investor, terutama jika implementasinya dilakukan secara konkret dan terarah,” jelas Ekky.

Meskipun demikian, ada sejumlah tantangan signifikan yang perlu dicermati dari implementasi paket stimulus tersebut. Pertama, efektivitas realisasi anggaran masih menjadi isu krusial. Secara historis, penyerapan belanja pemerintah seringkali terhambat atau tertunda akibat kendala birokrasi, bahkan dalam beberapa kasus rawan penyelewengan. Kedua, koordinasi yang solid antara kementerian dan lembaga pelaksana menjadi sangat penting, mengingat banyaknya program lintas sektor yang menuntut sinergi kuat agar tepat sasaran. Ketiga, investor juga masih menantikan kejelasan arah fiskal dan kebijakan lanjutan dari Menteri Keuangan RI yang baru, sehingga efektivitas stimulus sangat bergantung pada komunikasi dan kredibilitas kebijakan yang akan diterapkan.

Menyoroti potensi tantangan tersebut, Ekky Topan menyatakan optimisme: “Dengan catatan eksekusi program berjalan baik, saya optimistis program ini bisa menjadi turning point pemulihan minat investor ke sektor domestik, terutama menjelang akhir tahun.”

Senada dengan pandangan positif tersebut, Hari Rachmansyah, Equity Analyst PT Indo Premier Sekuritas (IPOT), juga menyatakan bahwa paket stimulus ini berpotensi memberikan dampak positif terhadap pasar saham Indonesia. Stimulus senilai Rp16,23 triliun yang dialokasikan untuk 2025, ditambah dengan kelanjutan program di 2026, diperkirakan akan meningkatkan likuiditas perekonomian dan daya beli masyarakat. Mengingat bahwa konsumsi rumah tangga adalah mayoritas bobot terbesar pada Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, hal ini akan menjadi katalis kuat bagi kinerja emiten di sektor konsumsi, pariwisata, properti, serta transportasi. “Selain itu, pasar saham berpotensi mendapatkan sentimen positif jangka pendek melalui short-term rally, terutama pada sektor-sektor yang secara langsung terdampak oleh stimulus fiskal tersebut,” tambah Hari.

Namun, Hari Rachmansyah juga menyoroti beberapa tantangan yang patut diwaspadai pasar. Pertama, keterbatasan ruang fiskal dan potensi pelebaran defisit APBN berisiko menambah tekanan pada pembiayaan utang negara, yang pada akhirnya dapat berdampak pada kenaikan imbal hasil obligasi. Kedua, efektivitas realisasi anggaran tetap menjadi perhatian utama, mengingat hambatan birokrasi dan pelaksanaan di lapangan kerap menyebabkan rendahnya tingkat penyerapan, sehingga mengurangi dampak stimulus terhadap sektor riil maupun pasar saham. Selain itu, pemberian bantuan pangan senilai Rp7 triliun berpotensi mendorong konsumsi. Namun, apabila pasokan terbatas, justru dapat menimbulkan risiko inflasi pangan yang pada gilirannya akan menekan margin emiten sektor konsumsi.

Adapun delapan program ekonomi 2025 yang dinamakan Akselerasi Program 2025, dengan total nilai sebesar Rp16,2 triliun, meliputi:

1. Program Magang Lulusan Perguruan Tinggi (maksimal fresh graduate satu tahun) untuk 20.000 penerima manfaat.

2. Perluasan Pajak Penghasilan (PPh) 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk pekerja di sektor terkait pariwisata sebanyak 552.000 pekerja.

3. Bantuan pangan dua bulan untuk 18,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM).

4. Bantuan iuran jaminan kecelakaan kerja (JKK) dan jaminan kematian (JKM) bagi pekerja bukan penerima upah (BPU) yang meliputi mitra pengemudi transportasi online/ojek daring, ojek pangkalan, sopir, kurir, logistik untuk 731.361 orang.

5. Program Manfaat Layanan Tambahan Perumahan BPJS Ketenagakerjaan untuk 1.050 unit.

6. Padat Karya Tunai (cash for work) Kemenhub dan Kemen PU untuk 609.465 orang.

7. Percepatan Deregulasi PP No.28 (Integrasi sistem kementerian/lembaga dan RDTR digital ke OSS) pada 50 daerah di 2025, dan lanjut menjadi 300 daerah di 2026.

8. Program Perkotaan (pilot project Jakarta): peningkatan kualitas pemukiman dan penyediaan tempat untuk gig economy.