
Pemerintah Indonesia berpotensi memperkuat kendali atas salah satu aset tambang strategisnya, PT Freeport Indonesia (PTFI). Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa Indonesia bisa mendapatkan penambahan saham lebih dari 10% di perusahaan raksasa tambang tersebut, melampaui target awal yang telah ditetapkan.
Bahlil menjelaskan, negosiasi terkait peningkatan kepemilikan saham Freeport Indonesia yang awalnya menargetkan 10% melalui holding pertambangan MIND ID, kini menunjukkan hasil yang jauh lebih prospektif. “Awalnya kan kita sepakat untuk menambah saham 10% Freeport. Tapi tadi berkembang negosiasi yang insyaallah katanya lebih dari itu,” ujar Bahlil dengan optimisme tinggi di Istana Merdeka, Senin (15/09/2025), mengindikasikan babak baru dalam sejarah divestasi saham perusahaan tambang tersebut.
Guna merealisasikan target ambisius ini, Bahlil menyatakan bahwa pihaknya tengah gencar melakukan komunikasi intensif serta mempercepat proses divestasi saham Freeport. Ia menegaskan, rampungnya penambahan saham ini akan menjadi pertimbangan utama bagi Freeport untuk melanjutkan kontrak operasinya di Indonesia, yang saat ini berlaku hingga tahun 2041.
Menariknya, biaya penambahan saham Freeport Indonesia kali ini disebut Bahlil akan sangat terjangkau. “Untuk 10% lebih itu (saham) biayanya sangat murah sekali karena valuasi asetnya kita anggap sudah, nilai bukunya sangat tipis sekali,” paparnya, menunjukkan posisi tawar yang kuat bagi pemerintah. Sebelumnya, Bahlil bahkan pernah menargetkan penambahan saham tersebut bisa didapatkan secara “gratis” atau setidaknya dengan biaya “sekecil-kecilnya”, sebuah ambisi yang kini mendekati kenyataan. Ia pun optimistis bahwa proses ini akan segera rampung: “Bentar lagi diselesaikan ya,” imbuhnya.
Sebagai informasi tambahan, saat ini pemerintah Indonesia telah menguasai mayoritas saham PTFI, yakni sebesar 51,23% melalui MIND ID. Sisa kepemilikan 48,77% berada di tangan Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. (FCX). Dengan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yang berlaku hingga tahun 2041, langkah penambahan saham ini menjadi krusial untuk masa depan operasi Freeport Indonesia di Tanah Air.
Di sisi lain, Presiden Direktur PT Freeport Indonesia (PTFI), Tony Wenas, menyambut baik potensi peningkatan kepemilikan saham Indonesia. Menurut Tony, semakin besar porsi saham yang dimiliki Indonesia, semakin besar pula manfaat ekonomi yang akan dirasakan negara. “Kalau kemudian bisa dilakukan lebih lanjut lagi sampai 2061 atau bahkan lebih, maka manfaat-manfaat ekonomi itu akan terus berlanjut,” jelas Tony dalam agenda Indonesia Summit 2025, Rabu (27/8/2025), menekankan pentingnya stabilitas jangka panjang.
Pemerintah Indonesia berencana memperkuat kendali atas PT Freeport Indonesia (PTFI) dengan meningkatkan kepemilikan saham lebih dari target awal 10% melalui MIND ID. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan negosiasi menunjukkan hasil yang prospektif, di mana penambahan saham ini akan menjadi pertimbangan utama bagi Freeport untuk perpanjangan kontrak operasi setelah tahun 2041.
Bahlil optimis biaya penambahan saham akan “sangat murah sekali” karena valuasi aset yang rendah. Saat ini, pemerintah Indonesia telah memiliki 51,23% saham PTFI, dan peningkatan kepemilikan ini diharapkan memperkuat kendali serta manfaat ekonomi negara. Presiden Direktur PTFI, Tony Wenas, juga menyambut baik langkah ini demi stabilitas dan keuntungan jangka panjang.