Jokowi Bicara Penggantian Menkeu: Rupiah Menguat, IHSG Rebound!

Presiden ke-7 Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), baru-baru ini memberikan tanggapan terkait pergantian posisi Menteri Keuangan (Menkeu) dari Sri Mulyani kepada Purbaya Yudhi Sadewa. Menurut Jokowi, kedua figur tersebut sama-sama memiliki kapasitas yang mumpuni dalam bidang ekonomi.

Jokowi menjelaskan bahwa Purbaya adalah seorang ekonom yang menganut mazhab atau pandangan ekonomi yang berbeda dari Sri Mulyani, yang sebelumnya menjabat sebagai Menkeu di era kepemimpinan Jokowi dan sempat dipertahankan oleh Presiden Prabowo sebelum akhirnya direshuffle. “Saya kenal sangat baik dengan Pak Pur, sangat bagus dan mazhab ekonominya beda dengan Ibu Sri Mulyani,” terang Jokowi, seperti dikutip dari Radar Solo (Jawa Pos Group) pada Sabtu (13/9).

Lebih lanjut, Jokowi juga menyoroti respons positif pasar terhadap sosok Purbaya. Meski sempat diwarnai sentimen negatif pada awal kemunculannya, namun belakangan pasar menunjukkan penerimaan yang baik terhadap langkah dan kebijakan yang diambil oleh Purbaya. Hal ini, menurut Jokowi, tercermin dari beberapa indikator penting. “Kalau kita lihat dari respons pasar, respons masyarakat, indeks harga saham rebound juga, kembali naik. Rupiah menguat, artinya pasar juga menerima itu. Tentu saja kalau pasar menerima, aliran uang akan kembali masuk ke kita,” papar Presiden Indonesia 2 periode tersebut.

Dalam kesempatan itu, Jokowi dengan tegas menekankan bahwa ihwal pergantian menteri dalam Kabinet Merah Putih sepenuhnya merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo. Ia enggan memberikan komentar lebih lanjut mengenai menteri-menteri lain yang juga diganti, termasuk mantan pembantunya di kabinet, seperti Budi Arie Setiadi.

Menanggapi rumor dan pertanyaan seputar pergantian menteri, Jokowi kembali menegaskan prinsip tersebut. “Reshuffle kabinet, reshuffle menteri, itu hak prerogatif presiden. Kewenangan penuh Presiden Prabowo Subianto,” tegasnya. Mengenai komunikasi dengan Budi Arie Setiadi, yang sempat menjabat sebagai Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi; Menteri Komunikasi dan Informatika; hingga Menteri Koperasi, Jokowi mengaku belum bertemu.

Jokowi menyatakan, “Itu kewenangan presiden, saya tidak bisa memberikan komentar, itu hak prerogatif. Belum ketemu (Budi Arie), mungkin dalam waktu dekat tetapi belum ketemu.” Pernyataan ini semakin memperkuat posisinya untuk tidak mencampuri kewenangan penuh yang dimiliki oleh kepala negara saat ini dalam menentukan susunan kabinetnya.