Fahri Hamzah Ungkap Nasib Program 3 Juta Rumah: Kabar Baik untuk Masyarakat Miskin!

Meskipun Presiden Prabowo Subianto tidak memasukkan program tiga juta rumah ke dalam delapan program prioritas tahun depan, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Fahri Hamzah, menegaskan bahwa Kepala Negara tetap berkomitmen terhadap tujuan utama sektor perumahan. Komitmen ini menandakan dukungan berkelanjutan terhadap kebutuhan dasar hunian bagi masyarakat.

Fahri Hamzah menjelaskan bahwa fokus utama perintah Presiden Prabowo untuk tahun depan adalah pada penguatan kelembagaan dan regulasi yang akan memperkokoh ekosistem perumahan nasional. Kendati demikian, Fahri menekankan bahwa pemerintah tetap mengalokasikan anggaran negara untuk pembangunan sekitar satu juta unit rumah pada tahun depan, sebuah langkah krusial untuk memastikan ketersediaan hunian.

“Tidak ada cara lain untuk membantu masyarakat dalam kelompok pendapatan paling bawah, pemerintah harus terlibat langsung dalam pembangunan rumahnya dengan anggaran negara,” tegas Fahri di Istana Kepresidenan, Minggu (17/8). Pernyataan ini menegaskan peran vital pemerintah dalam memenuhi kebutuhan perumahan rakyat miskin.

Dalam suasana perayaan kemerdekaan ke-80, Fahri juga menyebutkan bahwa salah satu resolusi pemerintah adalah penyelesaian isu perumahan rakyat, khususnya bagi kelompok berpenghasilan rendah. Menurutnya, rumah merupakan bagian fundamental dari kehidupan masyarakat yang memerlukan perhatian serius dari negara.

“Rumah telah menjadi tempat untuk mengubah hidup masyarakat,” tambahnya, menyoroti dampak transformatif memiliki hunian layak terhadap kesejahteraan sosial.

Baca juga:

• Dapat Restu Prabowo, Anggaran Renovasi 2 Juta Rumah Naik Jadi Rp 43,6 Triliun

Secara terpisah, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebelumnya telah merinci bahwa anggaran pemerintah akan berperan langsung dalam pembangunan 770.000 unit rumah pada tahun depan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 350.000 unit rumah merupakan bagian dari program pembangunan melalui tiga skema subsidi perumahan dengan total nilai Rp 45,7 triliun.

Program subsidi tersebut meliputi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) senilai Rp 33,5 triliun, penjaminan program FLPP oleh PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) senilai Rp 6,6 triliun, serta Subsidi Bantuan Uang Muka sebesar Rp 5,6 triliun. Alokasi ini menunjukkan komitmen besar pemerintah dalam mendukung akses pembiayaan perumahan bagi masyarakat.

Selain pembangunan unit baru, pemerintah juga berencana untuk merenovasi hampir 440.000 unit rumah dengan anggaran senilai Rp 10 triliun. Angka ini, bagaimanapun, masih jauh dari kebutuhan ideal renovasi 2 juta rumah melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang diperkirakan memerlukan setidaknya Rp 43 triliun, menyoroti tantangan besar dalam pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak secara nasional.