Payment ID: Bansos Cair Lebih Cepat Mulai 17 Agustus 2025?

MNCDUIT.COM – Bank Indonesia (BI) terus berkomitmen mengembangkan platform Payment ID, yang saat ini masih dalam tahap uji coba atau eksperimentasi. Salah satu area krusial yang akan diuji coba adalah pada sistem penyaluran bantuan sosial (bansos), menandai langkah penting dalam optimalisasi distribusi bantuan pemerintah.

Kepala Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso, menjelaskan bahwa uji coba penyaluran bansos ini secara resmi akan diluncurkan pada Minggu, 17 Agustus 2025 mendatang. Denny juga menegaskan bahwa pengembangan sistem dan infrastruktur data Payment ID secara utuh akan membutuhkan waktu yang cukup panjang, kemungkinan beberapa tahun ke depan.

Dalam pernyataannya kepada JawaPos.com pada Senin (28/7), Denny menambahkan bahwa BI akan fokus pada satu kasus penggunaan spesifik dalam uji coba ini. Fokus utama adalah pada peningkatan akurasi penyaluran bantuan sosial non-tunai, yang akan dimulai pada 17 Agustus 2025 sebagai bagian dari dukungan terhadap Program Perlindungan Sosial (Perlinsos).

Lebih lanjut, Denny memaparkan bahwa tujuan utama dari Payment ID dan akses penggunaannya adalah untuk menjamin keamanan transaksi masyarakat. Pihak BI memastikan bahwa informasi Payment ID hanya akan dapat diakses dan digunakan oleh pihak-pihak otoritas yang telah terikat kontrak atau bekerja sama secara resmi, sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Terkait dengan data individu, BI sangat menekankan pentingnya prinsip “private consent based”, yang berarti persetujuan atau izin dari pemilik data harus diperoleh sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bank Indonesia juga memberikan jaminan penuh bahwa pengembangan dan penggunaan data Payment ID akan dilindungi secara ketat, sepenuhnya tunduk pada kerahasiaan data individu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (PDP).

Dengan demikian, BI secara tegas menyatakan bahwa implementasi Payment ID pada instrumen pembayaran secara luas masih memerlukan proses yang panjang, melibatkan berbagai tahapan uji coba komprehensif. Ini mencakup aspek vital seperti keamanan data individu, serta harus dilengkapi dengan berbagai ketentuan dan peraturan yang mengacu pada UU PDP dan undang-undang terkait lainnya yang sudah berlaku.