PTPP Terpukul: Anggaran Infrastruktur Dipangkas, Laba Anjlok Semester I 2025

PT PP Tbk (PTPP) menghadapi tantangan kinerja pada paruh pertama tahun 2025, ditandai dengan penurunan pendapatan dan laba yang signifikan.

Pendapatan usaha PTPP tercatat sebesar Rp 6,7 triliun per semester I 2025. Angka ini menunjukkan penurunan sebesar 23,7% secara tahunan (year-on-year/YoY) dibandingkan dengan Rp 8,79 triliun yang dicapai pada semester I 2024. Utamanya, pendapatan perusahaan disokong oleh segmen jasa konstruksi dengan kontribusi sebesar Rp 5,52 triliun. Disusul oleh segmen EPC yang menyumbang Rp 486,16 miliar, properti dan realty sebesar Rp 326,74 miliar, serta pendapatan keuangan atas konstruksi aset keuangan konsesi sejumlah Rp 163,52 miliar. Kontribusi lainnya datang dari jasa pertambangan sebesar Rp 106,73 miliar, jalan tol Rp 33,87 miliar, energi Rp 28,85 miliar, persewaan peralatan Rp 27,17 miliar, dan pracetak Rp 8,99 miliar.

Meski pendapatan menurun, PTPP menunjukkan optimisme dengan perolehan nilai kontrak baru sebesar Rp 9,37 triliun hingga Juni 2025. Pencapaian ini telah setara dengan 32,87% dari target pemasaran PTPP untuk tahun 2025. Dominasi sumber pendanaan kontrak baru berasal dari proyek-proyek BUMN sebesar 46,29%, diikuti oleh proyek swasta sebesar 31,73%, dan pemerintah sebesar 21,98%.

Pergeseran Proyek Baru

Corporate Secretary PTPP, Joko Raharjo, menjelaskan bahwa penurunan pendapatan di semester I 2025 disinyalir akibat adanya pergeseran sumber perolehan proyek baru. Jika sebelumnya proyek-proyek PTPP didominasi oleh anggaran infrastruktur pemerintah, kini fokus telah bergeser ke segmen anggaran BUMN atau non-pemerintah.

Menariknya, di tengah penurunan pendapatan, laba bersih tahun berjalan PTPP justru mampu meningkat tipis dari Rp50,97 miliar menjadi Rp51,27 miliar pada periode yang sama di tahun 2025. Joko mengungkapkan kepada Kontan, Sabtu (26/7/2025), bahwa peningkatan ini merupakan hasil dari kebijakan efisiensi ketat yang diterapkan perusahaan, sehingga mampu menjaga margin laba bersih terhadap pendapatan menjadi lebih baik dibanding tahun sebelumnya.

Namun, laba yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk PTPP tercatat mengalami koreksi signifikan. Angka tersebut turun 55,61% YoY, dari Rp 147 miliar per 30 Juni 2024 menjadi Rp 65,24 miliar per 30 Juni 2025.

Joko dengan tegas membantah bahwa penurunan kinerja ini disebabkan oleh ketiadaan dana Penyertaan Modal Negara (PMN) dari pemerintah. Ia menegaskan, “PMN bukan faktor utama, mengingat sejak 2024 PTPP tidak lagi menerima PMN dan tetap mampu menjaga profitabilitas secara mandiri.”

Menatap paruh kedua tahun 2025, PTPP telah merancang sejumlah strategi untuk menggenjot kembali kinerjanya. Strategi ini meliputi percepatan eksekusi proyek-proyek yang sedang berjalan, penguatan arus kas operasional melalui percepatan pencairan piutang, serta optimalisasi sinergi di antara BUMN Karya dan penjajakan peluang di sektor non-anggaran pemerintah. Hingga Juni 2025, PTPP aktif menggarap 72 proyek, termasuk 17 Proyek Strategis Nasional (PSN) yang menjadi prioritas pemerintah.

Sementara itu, terkait perkembangan merger PTPP dengan PT Wijaya Karya Tbk (WIKA), manajemen masih menantikan proses dan hasil evaluasi dari Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara). Joko menambahkan bahwa saat ini masing-masing perusahaan sedang diminta untuk melakukan evaluasi kondisi internal mereka.